DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Sosial (Kemsos) pada Maret 2021 terus melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos). Bansos diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang sudah padan dengan data Direktorat Jenderal (ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Hal ini sesuai amanat Peraturan Presiden (perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Penyaluran merupakan bagian dari Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 4 Januari 2021

Selama Maret 2021, telah disaluran BPNT dalam beberapa tahap, yaitu pada 22 Maret sebanyak 4.502.451 KPM; 25 Maret sebanyak 5.993.734 KPM dengan akumulasi sebanyak 10.496.185 KPM. Proses penyaluran bansos tahap selanjutnya diharapkan bisa dilakukan pada 29 Maret sebanyak 4 juta KPM dan 30 Maret sebanyak 3 juta KPM.

“Total akumulasi penyaluran akan mencapai 17.496.185 KPM termasuk pembayaran April yang dipercepat, ” ujar Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemsos, Asep Sasa Purnama di Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Lebih jauh, Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kemsos ini menyatakan bahwa percepatan ini dimungkinkan atas bantuan dan dukungan Kemdagri dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

“Tentu saja, bagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah memperbaiki data dan mempercepat proses pemadanan NIK,” ucap Asep.

Sepanjang Maret 2021 tercatat sebanyak 11.746.119 data dari 509 kabupaten/kota yang telah diperbaiki dan dipadankan data.

“Jadi, kami masih menunggu perbaikan data yang bisa dituntaskan paling lambat pada Sabtu (27/3/2021) malam pukul 23.59 WIB,” ungkap Asep.

Pemadanan data mampu meningkatkan ketepatan sasaran program dan menghindari kesalahan penyaluran. Saat ini Kemsos juga terus melakukan upaya menambah jumlah cakupan sembari memperbaiki kualitas data.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemdagri dan pemprov serta pemda kKabupaten/kota yang sangat mendukung upaya percepatan perbaikan data, sehingga pelaksanaan program perlindungan sosial ke depan bisa terselenggara menjadi lebih baik lagi,” tutur Asep.[Beritasatu]