DIALEKSIS.COM | Nasional - Kanker leher rahim (serviks) merupakan jenis kanker penyebab kematian tertinggi nomor dua dan salah satu beban pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia. Tahun 2021 (data Globocan), terdapat 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia dengan angka kematian yang terus meningkat.

Penyebabnya beragam, tapi sebagian besar disebabkan oleh infeksi Human Papillomavirus atau HPV yaitu sekitar 95%. Walaupun memiliki risiko kematian yang tinggi, kanker serviks dapat dicegah. Salah satunya upaya pencegahan yaitu melalui pemberian imunisasi Human Papillomavirus (HPV).

Pemerintah berkomitmen untuk mencegah morbiditas, mortalitas, dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Program prioritas ini merupakan upaya promotif preventif atau untuk pencegahan dengan memperkenalkan jenis vaksin baru yang ditambahkan dalam program imunisasi nasional, termasuk vaksin HPV.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu mencanangkan perluasan pemberian imunisasi HPV secara nasional.

Dirjen Maxi menjelaskan perluasan pencanangan imunisasi HPV merupakan upaya pemerintah untuk menjaga masa depan anak-anak perempuan Indonesia agar selalu sehat, terhindar dari kanker serviks yang merupakan kanker penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia.

“Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher rahim. Tingkat kematian akibat kanker ini mencapai 50% karena mereka datang sudah terlambat. Imunisasi merupakan upaya yang paling murah. Kalau sudah kena kanker serviks sudah pasti mahal biayanya. Untuk itu, Kemenkes melakukan perluasan HPV secara nasional,” kata Dirjen Maxi.

“Tolong sampaikan kepada masyarakat terutama yang memiliki anak perempuan usia 11 dan 12 tahun untuk segera memanfaatkan program pemerintah ini,” harap Dirjen Maxi.

Introduksi imunisasi HPV, lanjutnya sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, mulai dari tahun 2016 di Provinsi DKI Jakarta, hingga pada tahun 2021 sudah ada 20 Kabupaten/Kota yang melaksanakan imunisasi HPV. Tahun 2022 diperluas ke 112 Kabupaten/Kota. Total terdapat 132 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan introduksi imunisasi HPV. Percepatan imunisasi HPV terus dilakukan dengan melaksanakan perluasan secara nasional di seluruh Kabupaten/Kota di tahun 2023.

Pemberian imunisasi ini bagi anak yang bersekolah dilaksanakan melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS.

Dirjen Maxi menekankan untuk mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks diperlukan capaian imunisasi HPV minimal 90%.

Komitmen pemerintah dalam menyukseskan imunisasi HPV telah diwujudkan dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik dimana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat perlu memastikan status imunisasi setiap peserta didik lengkap, termasuk di dalamnya adalah imunisasi HPV.

Selain itu, peran Pemerintah daerah dan sektor pendidikan sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan imunisasi HPV yang terintegrasi dengan BIAS sebagai salah satu Upaya Kesehatan Sekolah (UKS). [*]