[Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan Indonesia membutuhkan lebih dari US$1 triliun atau Rp14.862 triliun (Kurs Rp14.862 per dolar AS) untuk mencapai target program tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.

"Indonesia diperkirakan butuh US$1 triliun untuk mencapai SDGs pada 2030 namun dengan adanya dampak pandemi jelas meningkat signifikan," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (9/8/2022).

Ia mengatakan tak hanya Indonesia, pandemi covid-19 sejatinya juga memperlebar kesenjangan pembiayaan pencapaian SDGs global dari US$2,5 triliun menjadi US$4,2 triliun per tahun.

Hal tersebut menunjukkan pandemi covid-19 tidak hanya membalikkan kemajuan menuju SDGs namun juga mengurangi sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan pembiayaan.

Meski demikian, Suharso menegaskan upaya pencapaian target SDGs di Indonesia pada 2030 akan terus berlanjut sesuai arahan Presiden Joko Widodo walaupun sumber daya untuk menutup kesenjangan pembiayaan menjadi lebih besar.

Oleh sebab itu, ia mengatakan dibutuhkan pendekatan yang terpadu dan holistik untuk pemulihan pembiayaan dalam jangka menegah hingga panjang yang salah satunya melalui Integrated National Financing Framework (INFF).

INFF memfasilitasi dialog terstruktur dengan kementerian dan lembaga serta aktor non-pemerintah untuk memetakan lanskap pembiayaan pembangunan berkelanjutan baik dari publik maupun swasta.

INFF juga akan mengidentifikasi instrumen baru dan inovatif yang dapat dimanfaatkan bagi pencapaian SDGs seperti blended finance dan investasi.

Sejauh ini, ia mengatakan Indonesia telah merancang transformasi ekonomi untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dengan SDGs sebagai kerangka utama.

Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah menuju pengembangan strategi pembiayaan berkelanjutan dengan mengutamakan SDGs pada setiap kebijakan dan kerangka kerja.

Upaya itu di antaranya dengan mengarusutamakan aspek SDGs dalam kerangka kerja badan usaha milik negara (BUMN) maupun kebijakan investasi dan bisnis termasuk di pasar saham.

"Waktunya hanya delapan tahun lagi menuju 2030 sehingga INFF akan menjadi payung cakupan inisiatif pembiayaan," tegas Suharso. (CNN Indonesia)