DIALEKSIS.COM | Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan kecurangan dalam pemberian atau distribusi bantuan sosial (bansos) umumnya banyak dialami perempuan.

Almas menjelaskan, sejak Juni-Agustus 2020, temuan ICW mendapati 65 persen pelapor kecurangan penyaluran bansos adalah perempuan penerima bansos.

"Dari pemantauan ICW, terlihat bahwa kecurangan bansos banyak menempatkan perempuan sebagai korban, catatan sementara, bansos sembako yang diberikan pemerintah belum memperhatikan pengarusutamaan gender," kata Almas dalam diskusi virtual, Jumat (19/3).

Ia merinci kecurangan yang ditemukan dalam penyaluran diantaranya masih ada pungutan liar untuk mengakses bansos, dan pemotongan berupa pengurangan kualitas sembako. ICW juga melihat bansos yang diberikan oleh pemerintah kota kurang memperhatikan pemenuhan gizi keluarga karena masih berupa makanan instan.

"Informan ICW juga mengatakan bansos sembako yang diberikan oleh pemkot kurang memperhatikan pemenuhan gizi keluarga karena isinya seperti mie instan, sarden, yang untuk gizinya sangat kurang," ujar Almas.

Penelitian ICW di Jatim dan NTT ini juga menemukan, banyak penerima bansos yang mengaku tidak didata secara spesifik mengenai kebutuhan apa yang dibutuhkan di saat pandemi Covid-19. Sehingga bansos yang didapatkan di daerah seringkali tidak tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Almas mengaku, bansos yang banyak dikeluhkan oleh warga di daerah adalah bantuan yang diberikan langsung oleh pemerintah kota berbentuk bahan pangan. Tidak hanya itu, ICW juga menemukan masih ada perbedaan besaran jumlah bantuan sosial dari warga dan pemerintah kota.

"Kami membandingkan dua pengakuan satu dari pemkot dan warga penerima. Kami melihat ada perbedaan dalam hal penyebutan besaran bansos, seperti gula warga bilang 1 kg tapi pemkot bilang 2kg. Yang mana ini sebenarnya masalah klasik," tutur Almas.

Dalam rangka membantu pandemi Covid-19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyalurkan program bantuan sosial. Bantuan sosial dari pemerintah pusat disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial, diantaranya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bansos Program PKH.

Sementara bansos dari pemerintah daerah biasanya berupa bantuan sembako yang langsung diberikan kepada warga penerima bantuan, seperti terjadi di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.[CNN Indonesia]