DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak ada beras impor yang masuk hingga Juni 2021. Hal itu ia lontarkan untuk menanggapi polemik wacana impor beras yang mengemuka selama beberapa waktu terakhir.

"Saya pastikan sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras," ujar Jokowi dalam konferensi pers virtual di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3).

Jokowi mengungkapkan pemerintah memang memiliki nota kesepahaman (MoU) impor beras dengan Vietnam dan Thailand. Namun, lanjutnya, itu hanya untuk berjaga-jaga di tengah pandemi yang penuh ketidakpastian.

"Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa beras petani akan diserap oleh Perum Bulog. Jokowi akan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membantu anggaran penyerapan tersebut.

"Saya tahu Indonesia masuk masa panen dan harga beras di petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan terkait impor beras," tegas Jokowi.

Menurutnya, perdebatan yang timbul mengenai impor beras akan berdampak buruk pada harga jual gabah petani. Jokowi menyebut harga gabah di tingkat petani bisa turun jika perdebatan dilanjutkan.

"Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa beras petani akan diserap oleh Perum Bulog. Jokowi akan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membantu anggaran penyerapan tersebut.

"Saya tahu Indonesia masuk masa panen dan harga beras di petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan terkait impor beras," tegas Jokowi.

Menurutnya, perdebatan yang timbul mengenai impor beras akan berdampak buruk pada harga jual gabah petani. Jokowi menyebut harga gabah di tingkat petani bisa turun jika perdebatan dilanjutkan.

Menurut Lutfi, beras hasil impor pada 2018 kemungkinan akan turun mutu. Alhasil, jika stok saat ini dikurangi sisa beras impor, maka jumlahnya bisa di bawah 500 ribu ton.

Namun tak lama setelah wacana itu disampaikan, gelombang penolakan datang tak cuma dari petani, pengamat, akademisi, tapi juga para pejabat.

Para pejabat mulai dari Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, para politisi Senayan kompak berpandangan impor tak perlu dilakukan mengingat stok mencukupi.[CNN Indonesia]