DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rencana pemindahan ibu kota yang kemarin baru saja dibahas kembali oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan jajarannya merupakan bagian dari perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan nasional di masa mendatang. Pembahasan dan kajian yang telah dilakukan pemerintah selama tiga tahun ini, tak hanya dimaksudkan untuk kepentingan jangka pendek semata.

"Kita ini kan tidak berpikir (untuk) sekarang, (tapi) berpikir 10 tahun, 50 tahun, hingga 100 tahun yang akan datang," kata Presiden Joko Widodo di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa, 30 April 2019.

Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17 ribuan pulau. Namun, lebih dari separuh penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya, daya dukung dan daya tampung di Pulau Jawa, khususnya wilayah perkotaan menjadi semakin berkurang.

"Kita ini memiliki 17 ribu pulau. Tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia, kurang lebih 149 juta, sehingga daya dukung baik terhadap air, lingkungan, lalu lintas, dan semuanya ke depan memang sudah tidak memungkinkan lagi," ujarnya.

Pembangunan nasional yang hanya berkutat di sekitar pulau Jawa disinyalir sebagai salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan persebaran penduduk tersebut. Oleh karena itu, Presiden berharap agar ibu kota dapat dipindahkan ke luar Pulau Jawa agar nantinya terjadi pemerataan pembangunan dan perekonomian di Indonesia.

"Sehingga kemarin saya putuskan pindah ke luar Jawa," tuturnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah memiliki tiga kandidat lokasi di mana ibu kota baru tersebut nantinya berada. Namun, hingga saat ini, pemerintah masih belum memutuskan lokasi ibu kota baru dan terus melakukan kajian serta pematangan rencana pemindahan ibu kota tersebut.

"Kita harus cek secara detail mengenai daya dukung lingkungan, airnya seperti apa, kebencanaannya seperti apa, kemudian nanti pengembangan untuk ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan atau tidak. Semua kalkulasi ini harus dirampungkan dulu, nanti disampaikan lagi ke saya baru saya putuskan," ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga memastikan bahwa pemerintah akan berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan wacana yang sudah tercetus sejak era presiden pertama Indonesia itu. Pemindahan ibu kota merupakan sebuah program besar yang menyangkut visi bangsa sehingga memang memerlukan keterlibatan banyak pihak.

"Nanti akan kita konsultasikan tentu saja ke DPR, juga ke tokoh-tokoh formal maupun informal, tokoh politik, maupun masyarakat. Karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang representatif untuk kita bekerja," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pada Senin, 29 April 2019, kemarin, Presiden Joko Widodo beserta jajaran terkait menggelar rapat terbatas untuk membahas wacana ini. Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memaparkan hasil kajiannya selama tiga tahun ke belakang. Nantinya kajian tersebut akan semakin dimatangkan dan dilengkapi dengan kajian dari berbagai aspek sebelum pada akhirnya diambil keputusan. (Setkab)