Jaga Stabilitas Harga, Pemerintah Diminta Beri Bantuan Beras Berkala
Font: Ukuran: - +
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memandang bantuan pangan beras harus dilakukan pemerintah secara berkala dan konsisten. Ini demi menjaga kestabilan harga di pasaran.
"Kalau kita itu konsekuen, komitmen bahwa bantuan terhadap warga miskin itu secara disiplin tepat waktu dikeluarkan setiap bulan, sehingga pasar itu nanti sudah menyesuaikan sendiri," kata Yeka, Jumat (17/11/2023).
Pada beberapa tahun lalu, kata Yeka, pemerintah mengubah penyaluran bansos dari Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kemudian, dari BPNT berubah menjadi bantuan tunai.
Yeka berharap bantuan beras pemerintah nantinya dapat konsisten karena perubahan skema bantuan beras itu turut menyebabkan fluktuasi harga pangan utama tersebut.
Dia juga berharap pemerintah dapat mengeluarkan bantuan beras setiap bulan. Namun, tetap mempertimbangkan kembali mekanisme harga pembelian pemerintah (HPP).
Sementara itu, pakar sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai bantuan beras oleh pemerintah telah menambah pasokan dan stok. Namun, penyaluran bantuan beras pemerintah itu juga turut menekan harga beras dan gabah di tingkat petani.
Dwi menyarankan agar bantuan beras cukup digelontorkan pemerintah hingga Februari 2024. Alasannya, menurut dia, produksi beras diperkirakan surplus pada Maret-April 2024.
"Saran saya maksimum sampai bulan Februari. Kenapa? Karena Maret sudah surplus. Perhitungan saya minggu keempat bulan Maret itu sudah puncak panen raya, di April, sehingga hentikan bansos maksimum bulan Februari," kata Dwi.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyiapkan bantuan pangan beras tambahan untuk akhir 2023 dan awal 2024. Pada awalnya, bantuan beras tahap kedua dijalankan dari September hingga November 2023, kemudian diperpanjang hingga Desember 2023.
Dalam rapat bersama sejumlah Menteri pada Senin, 6 November 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memperpanjang pemberian bantuan pangan beras hingga Juni 2024.