Ini Saran Epidemiolog Terhadap Ancaman Wabah di Sektor Pariwisata
Font: Ukuran: - +
Foto: Epidemiolog, Dicky Budiman. (Dok pribadi)
DIALEKSIS.COM | Nasional - Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) masuk dalam sektor yang akan selalu terdampak setiap kali terjadi wabah penyakit maupun bencana alam.
Oleh sebab itu, ia menyampaikan perlunya pemerintah memiliki strategi seperti tourism crisis and the disaster management (TCDM) sebagai tindakan responsif.
"Karena ancaman pandemi apalagi bencana alam gak bisa selesai saat ini. Apalagi dengan perubahan iklim. Kita harus responsif dalam satu sistem untuk merespon ancaman ke depan," kata Dicky dalam webinar Weekly Press Briefing Kementerian Parekraf, Senin (30/8/2021) kemarin.
Terlebih dalam sektor pariwisata dengan skaka internasional, kata Dicky, wajar setiap negara tidak hanya memproteksi wisatawan lokal tapi juga turis asing yang berkunjung.
Apalagi ia mengingatkan, jangan sampai ada penolakan kedatangan wisatawan asing maupun turis Indonesia di luar negeri lantaran faktor pandemi yang belum terkendali di negara asal.
"Terjadi di beberapa negara, dia merasa ini (kasus positif Covid-19) datangnya dari negara yang kondisi pandemi belum baik. Ini akhirnya yang membuat banyak negara membuat semacam penyekatan atau pembatasan. Kita sendiri harus berupaya masuk ke level terkendali," ucapnya.
Dalam upaya pemulihan dari pandemi Covid-19, Dicky mengingatkan, pentingnya memasukkan epidemiologi dalam dipemantauan bangkitnya sektor Parekraf. Akan tetapi, ia menekankan jangan sampai indikator atau data catatan kasus positif di lapangan tidak tepat.
Ia menjelaskan bahwa potensi penularan virus corona sebenarnya bisa dilihat dari data positivity rate suatu wilayah atau negara.
"Bukan hanya sekadar bahwa semua orang sudah divaksin di situ, tapi juga harus dilihat positivity rate itu mendekati pada level yang dikatakan terkendali. Di situlah kita akan bisa sangat konfiden dan tidak akan terjadi perbedaan antara data yang disampaikan pemerintah dengan yang terjadi di lapangan," pungkasnya.