Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, M Din Syamsuddin

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Muhammadiyah tidak memiliki hubungan struktural, organisatoris, dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Oleh karena itu, Organisasi Muhammadiyah tidak memiliki keterlibatan kelembagaan dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu dalam Pemilu Serentak 2024.

Pemikiran tersebut disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, M Din Syamsuddin menyikapi banyak pertanyaan soal sikap warga Muhammadiyah menghadapi Pilpres 2024.

“Maka jangan ada lembaga, baik Muhammadiyah maupun organisasi otonom (Ortom) dan Amal Usaha Muhammadiyah yang menarik warga Muhammadiyah memilih pasangan Capres-Cawapres tertentu,” kata Din dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/11/2023).

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kebebasan anggota Muhammadiyah dalam berjuang melalui berbagai sarana partai politik. Tentunya dengan niat membawa nilai-nilai dan panji Muhammadiyah ke dalam partai masing-masing.

Namun dewasa ini, Din mencatat masih ada kader Muhammadiyah dari partai politik yang membawa kepentingan pribadi dan partai ke dalam Muhammadiyah.

“Tentu ini buruk bagi Muhammadiyah,” tegasnya.

Dalam konteks Khittah Pengembangan sejak Tanwir Denpasar tahun 2022, Muhammadiyah diingatkan untuk tetap aktif dalam politik kebangsaan dan terus mengkritik atau mengoreksi kebijakan negara dan pemerintah yang dianggap sebagai kemungkaran struktural.

“Kerusakan struktural yang terjadi terakhir ini harus menjadi sasaran dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah,” ujar mantan Ketua Umum MUI ini dikutip dari rmol.id.

Din menegaskan, Pilpres 2024 tidak boleh hanya disikapi pragmatis atau oportunistik, baik dalam sikap pasif atau bahkan cari aman. Dalam menentukan pilihan capres-cawapres, Din juga menyarankan agar keputusan tersebut didasarkan pada keyakinan untuk kepentingan umat Islam dalam kerangka bangsa Indonesia yang majemuk.

Warga Muhammadiyah diajak untuk mengedepankan mata hati dan mata pikiran, tidak terjebak pada perasaan atau kepentingan sesaat, seperti memilih figur yang sering datang ke acara Muhammadiyah atau menjanjikan posisi politik kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah.

“Saatnya atau wis wayahe, warga Muhammadiyah memiliki literasi politik berdasarkan moral politik dari Islam,” tuturnya.

Lebih lanjut, Din menekankan bahwa memilih pasangan Capres-Cawapres seharusnya didasarkan pada pesan Rasul, yang menegaskan bahwa 'barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, bukanlah dari mereka'.

Hal ini perlu dikaitkan dengan keyakinan bahwa pasangan tersebut dapat membawa bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita nasionalnya.

“Dan benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.