DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memaksimalkan divisi pencegahan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Total, ada tiga jurus yang diutamakan.

"KPK menyadari sepenuhnya bahwa tahun politik menjadi salah satu periode yang rawan terjadinya korupsi. Dimana proses demokrasi politik dalam perhelatan pemilu, setidaknya melibatkan tiga unsur yakni penyelenggara, peserta, dan pemilih," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Selasa (22/8/2023). 

Firli menjelaskan jurus pertama yakni meningkatkan integritas para penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal ditarget.

"Penyelenggara pemilu oleh KPU dan Bawaslu, yang berperan penting untuk memastikan kelancaran proses demokrasi yang 'langsung, umum, bebas, dan rahasia,' serta tentunya harus terlaksana secara jujur dan berintegritas," ujar Firli. 

Kedua, para peserta pemilu bakal diberikan wejangan antikorupsi dengan kegiatan politik cerdas berintegritas (PCB). Partai pengusung bakal diundang satu persatu. 

"Untuk berkomitmen melaksanakan politik yang jujur, politik yang berintegritas, dengan menerapkan sistem integritas partai politik," ucap Firli.

Terakhir, para pemilih bakal diberikan penjelasan soal bahaya penerimaan politik uang. Nasib mereka tidak sebanding dengan dana yang diberikan saat serangan fajar.

"KPK gencar melakukan sosialisasi dan kampanye melalui tagline 'hajar serangan fajar'," kata Firli. 

Firli meyakini tiga jurus itu mujarab untuk mencegah korupsi. Seluruh pihak yang diajak diharap bekerja sama.

"Dengan pendekatan tiga unsur dalam pemilu tersebut KPK berharap pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti, benar-benar menjadi perhelatan rakyat untuk memilih pemimpin yang berintegritas, amanah, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai visinya saat mengemban jabatannya nanti," tutur Firli.