Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut tidak ada lagi warga tinggal di tenda di Aceh menuai kritik. Di tengah momentum Lebaran yang identik dengan rekonsiliasi, pernyataan tersebut dinilai justru melukai perasaan warga yang masih bertahan dalam kondisi darurat.
IndexPolitica menilai persoalan ini bukan sekadar kekeliruan data, melainkan mencerminkan adanya jarak antara informasi di tingkat pusat dan realitas di lapangan. Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap realitas sosial masyarakat terdampak.
“Kalau warga masih bertahan di tenda tetapi negara menyatakan sudah tidak ada, itu bukan sekadar keliru. Itu menyakitkan dan menunjukkan negara tidak melihat kenyataan,” ujar Alip, Selasa (24/3/2026).
Menurutnya, Presiden berpotensi menerima informasi yang telah melalui penyaringan, sehingga hanya menampilkan capaian administratif tanpa mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Akibatnya, pernyataan yang disampaikan ke publik menjadi tidak selaras dengan pengalaman nyata warga.
“Yang sampai ke Presiden adalah laporan yang rapi, bukan kondisi sebenarnya. Di situ letak masalahnya,” katanya.
Kritik kian menguat setelah muncul laporan adanya pembongkaran tenda menjelang kunjungan Presiden. Jika benar terjadi, langkah tersebut dinilai sebagai upaya menutupi persoalan, bukan menyelesaikannya.
“Kalau tenda dibersihkan agar terlihat baik, itu bukan solusi. Itu menutup kenyataan yang masih terjadi,” tegasnya.
IndexPolitica menilai akar persoalan terletak pada pengambilan keputusan yang terlalu bergantung pada laporan administratif tanpa verifikasi langsung. Kondisi ini berisiko membuat persoalan dianggap selesai secara formal, padahal di lapangan belum tertangani secara tuntas.
“Tanpa melihat langsung, kebijakan bisa kehilangan pijakan. Ini bukan hanya soal data, tetapi soal keadilan bagi warga,” ujar Alip.
Untuk memulihkan kepercayaan publik, IndexPolitica mendorong langkah konkret dari Presiden.
“Satu-satunya cara memulihkan kepercayaan publik adalah Presiden kembali ke Aceh, menemui langsung pengungsi di tenda, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, serta memperbaiki kinerja penanganan pengungsi,” tegasnya.
Ia menambahkan, Lebaran seharusnya menjadi momentum menghadirkan empati melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan simbolik.
“Rekonsiliasi menuntut kehadiran dan pengakuan atas kenyataan. Tanpa itu, yang tersisa hanya luka,” pungkasnya.
Sebelumnya
