[Foto: logo Imparsial]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Program bela negara yang diinisiasi Kementerian Pertahanan dibagi dalam tiga kategori, yaitu kader pembina, kader bela negara, dan kader muda. Ketiga kategori tersebut dibedakan dari waktu pelatihan yang disesuaikan dengan target capaian masing-masing peserta program.

Merespon program bela negara, Imparsial selaku lembaga yang fokus pengawasan HAM menilai pemerintah terlalu menyederhanakan frasa rendahnya rasa nasionalisme di kalangan anak muda dengan melibatkan mereka dalam program bela negara. 

Menurut Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/2020), Ardi menganggap, penyebab rendahnya rasa nasionalisme atau semangat bela negara di kalangan anak muda juga tak lepas dari faktor internal pemerintah. Sebab, pemerintah selama ini tidak memberikan pendidikan keteladanan yang baik bagi masyarakat.

Dirinya mencontohkan korupsi yang masih merajalela di kalangan pejabat dan aparat. Kemudian, kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah diselesaikan, perusak lingkungan yang tidak pernah dihukum, serta problem ketimpangan sosial-ekonomi yang masih sangat tinggi di Indonesia.

"Ini menjadi salah satu penyebab rendahnya rasa bela negara sebagian besar generasi muda di Indonesia," tegas dia. 

Di sisi lain, Ardi menyebut, konsep bela negara dan pendidikan militer adalah dua hal yang berbeda secara konsep. Menurut dia, bela negara dapat dilakukan oleh setiap orang dengan berbagai profesi untuk kepentingan membela bangsa dan negara.

Sementara itu, pendidikan militer merupakan persiapan untuk membentuk komponen cadangan pertahanan negara. Artinya, kata dia, bela negara itu wajib, sedangkan wajib militer itu sukarela. 

"Jadi menyatukan dua konsep tersebut adalah sebuah langkah dan tindakan yang keliru karena berangkat dari pemahaman yang juga keliru," ungkap Ardi [kompas/AHN].