Ilustrasi

DIALEKSIS.COM | Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim segera menyerahkan kajian evaluasi Ujian Nasional (UN).

"Kami Komisi X minta kajiannya. Jangan sampai sudah diputuskan, tiba-tiba kajian melenceng dan jadi polemik lagi," kata anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).

Menurut Putra, saat ini rencana penghapusan atau penggantian format UN masih berupa pernyataan (statement), dan ia berharap ketika pernyataan itu sudah menjadi gagasan perlu ditinjau apakah diimplementasikan lewat Peraturan Menteri (Permen) atau berimplikasi pada UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Putra sendiri menyebut penggantian UN sejak lama didambakan berbagai pihak.

"Kami menyampaikan minta hasil kajian komprehensif. Bukan enggak setuju, (tapi) setuju banget. Sejak saya wartawan saya setuju. Persoalannya, ini harus sesuai dengan hukum. Kami minta kepada saudara Nadiem, grand design pendidikan. Jangan ganti menteri, ganti kurikulum," tegasnya.

Bahkan Putra mengusulkan untuk diadakan rapat tertutup antara Kemendikbud dan Komisi X jika memang diperlukan.

Di sisi lain, Ade Erlangga Masdiana, Kabiro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud berkata pihaknya sudah menyiapkan kajian dan akan dipaparkan dalam rapat kerja bersama DPR RI.

"Kajian ini kan oleh tim khusus. Ketika Bapak Menteri diangkat langsung maraton (pembahasan). Kami melibatkan berbagai pihak seperti asosiasi guru, PGRI serta pihak-pihak lain. Semua info dan dokumen musti dilihat," katanya.

Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makariem mengumumkan bakal mengganti ujian nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai 2021 mendatang. Pelaksanaan ujian nasional terakhir bakal dilakukan pada 2020.

Nadiem mengumumkan itu saat rapat koordinasi nasional dengan dinas pendidikan seluruh Indonesia di Jakarta. Dia yakin bahwa ujian nasional selama ini kerap membebankan siswa. (CNNIndonesia)