Ilustrasi. (Foto: CNBC Indonesia)

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Selama ini Kebanyakan masyarakat hanya mengenal Paytren milik Ustad Yusuf Mansur yang dikenal sebagai dompet digital. Namun dalam waktu dekat akan muncul dompet digital baru, namanya Hijrah.

Adalah PT Alto Halodigital International (AHDI) yang akan meluncurkan platform Hijrah ini melalui PT Sarana Pembayaran Syariah yang akan dilluncurkan pada Juli 2018 dan manajemen menargetkan bisa menggandeng 10 bank syariah akhir 2019.

Presiden Direktur PT Alto Halodigital International (AHDI), Rudy Ramli mengatakan Hijrah adalah aplikasi dompet elektronik bukan uang elektronik. Aplikasi ini yang menyediakan sarana untuk transfer uang antara para nasabah bank syariah, di mana transaksi pembayaran, perdagangan & pembelian secara syariah yang di dasari dengan rela sama rela ('an taraadlim minkum).

Selain itu aplikasi ini juga akan dilengkapi dengan fitur chat. Salah satu keunggulan yang Ia tekankan adalah "setiap transaksi lintas bank hanya dikenakan biaya Rp 1.000," ujar Rudy Ramli.

Rudy mengatakan, pertama-tama Hijarah akan menargetkan kerjasama dengan bank yang belum punya mobile banking. Setelah sekitar 6 bulan berjalan "baru ke bank yang sudah punya." Ia menambahkan "saat ini baru 2 bank syariah yang punya mobile banking, bank syariah Mandiri dan Muamalat."  

Optimis dengan aplikasi Hijrah, Rudy mengatakan target pengguna hingga 50.000 user dan 10 bank syariah yang akan bergabung. "Target akhir tahun 2019 kita bisa punya 50000 user, Akhir tahun ini target 10 bank dari Usaha Unit Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS)."

Rudy menambahkan aplikasi dapat digunakan untuk pengguna Android pada Juli 2019. "Aplikasi Android akan diluncurkan ke masyarakat Juli 2019, iOS belum diketahui kapan," ujarnya.

Selain pembuatan aplikasi, Hijrah juga telah berusaha untuk membuat kerjasama dengan bank-bank syariah "Kami sudah bertemu dengan bank syariah sebanyak 2x. Pada 29 November kita di Muamalat tower untuk launching pembuatan hijrah," kata Rudy.

"Pada 19 Desember sudah ada audiensi SPS dengan Bank Indonesia (BI) untuk menanyakan izin apa saja yang diperlukan, namun sampai saat ini BI belum final ke kita untuk apa saja yang diperlukan." (cnbc Indonesia)