Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti saat meninjau suasana pembelajaran di SMA Negeri 4 Kejuruan Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti hadir langsung sebagai pembina upacara di SMA Negeri 4 Kejuruan Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026).
Abdul Mu’ti memberi semangat kepada siswa, guru, dan orang tua pada hari pertama masuk sekolah yang sempat dilanda kecemasan akibat banjir bandang dan longsor hebat yang melanda Aceh pada 26 November 2025.
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang mengalami kerusakan paling parah. Puluhan sekolah terdampak, mulai dari rusak ringan hingga tak bisa digunakan sama sekali.
“Sekolah bukan hanya tempat belajar membaca dan berhitung, tetapi ruang untuk memulihkan harapan,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menegaskan, kehadiran negara di hari pertama sekolah ini adalah pesan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti meski diterpa bencana.
“Anak-anak Aceh Tamiang berhak mendapatkan pendidikan yang aman, bermutu, dan penuh empati. Pemerintah memastikan itu,” ujarnya.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 4 Januari 2026, tercatat 4.470 satuan pendidikan terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra.
Provinsi Aceh menjadi daerah terdampak terbesar dengan 2.756 sekolah, disusul Sumatra Utara sebanyak 1.213 sekolah dan Sumatra Barat 501 sekolah.
Di Aceh, sekitar 90 persen atau 2.468 sekolah telah kembali beroperasi. Sebanyak 18 sekolah masih menggunakan tenda darurat, sementara 288 sekolah lainnya masih dalam proses pembersihan.
Di Sumatra Utara, 99,5 persen sekolah telah beroperasi, dengan 19 sekolah menggunakan tenda dan lima sekolah masih dibersihkan. Sementara di Sumatra Barat, hampir seluruh satuan pendidikan telah melaksanakan pembelajaran secara normal.
“Target kami jelas, seluruh sekolah terdampak dapat melaksanakan pembelajaran mulai hari ini, 5 Januari 2026. Tidak boleh ada anak yang tertinggal,” kata Abdul Mu’ti.
Sebagai landasan hukum, Kemendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana.
Surat edaran ini memberi fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi pascabencana.
Satuan pendidikan tetap mengacu pada kurikulum nasional, namun diperbolehkan melakukan penyesuaian kurikulum minimum yang esensial.
Prioritas diberikan pada dukungan psikososial, kesehatan dan keselamatan diri, informasi mitigasi bencana, serta penguatan literasi dan numerasi.
Metode pembelajaran dapat dilakukan secara adaptif, mulai dari tatap muka terbatas hingga pembelajaran mandiri.
Penilaian difokuskan pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid, dengan instrumen asesmen yang sederhana dan fleksibel.
Sekolah juga tidak diwajibkan menuntaskan seluruh capaian pembelajaran untuk kenaikan kelas atau kelulusan.
“Kami ingin anak-anak belajar tanpa tekanan. Yang utama adalah mereka merasa aman, nyaman, dan pulih secara psikologis,” kata Abdul Mu’ti.
Di luar penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah melalui program revitalisasi pendidikan tahun 2025. Provinsi Aceh memperoleh bantuan revitalisasi untuk 727 sekolah dengan total anggaran Rp708,64 miliar.
Program ini mencakup jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, termasuk SLB dan satuan pendidikan nonformal.
Untuk Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat 30 sekolah penerima program revitalisasi dengan anggaran Rp30,2 miliar. Hingga awal Januari 2026, dua sekolah telah selesai 100 persen, delapan sekolah mencapai progres 95“99 persen, dan 20 sekolah lainnya telah melampaui 75 persen pengerjaan.
“Revitalisasi ini bukan hanya membangun gedung, tetapi membangun masa depan anak-anak Aceh,” tutup Mendikdasmen. [nh]
Sebelumnya
