Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat kunker ke Aceh Utara pada Selasa (10/12/2024). [Foto: dok. Distanbun Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Utara pada Selasa (10/12/2024) kemarin, dalam rangka mendorong percepatan implementasi program menuju swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Agenda kunjungan ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor pertanian di Aceh, khususnya di Aceh Utara. Fokus kegiatan mencakup penguatan ketahanan pangan, penerapan inovasi teknologi pertanian, dan pemberdayaan petani lokal.

Selama kunjungan kerja, Mentan Amran meninjau lokasi Optimasi Lahan Rawa (Oplah) di Desa Nga Matang Ubi, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Selain itu, Mentan Amran juga menghadiri Apel Siaga Brigade Pangan yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Kantor Bupati Aceh Utara, Desa Alue Drien, Kecamatan Lhoksukon dan dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Brigade Pangan Kabupaten Aceh Utara.

"Program swasembada pangan merupakan perintah langsung Presiden Prabowo, ini menjadi hal yang sangat vital sebab beberapa negara lain saat ini sedang mengalami krisis pangan," kata Amran.

Dampak El Nino

Seperti kita ketahui, dampak El Nino merupakan salah satu penyebab ancaman krisis pangan, dikarenakan sangat mempengaruhi produktivitas sektor pertanian yang disebabkan antara lain: a) berkurangnya ketersediaan air; b) gangguan perubahan musim tanam; c) persebaran hama dan penyakit tanaman; d) penurunan kualitas tanaman serta; dan e) ketidakstabilan pasar

Selain itu, menurunnya produksi padi di Indonesia juga disebabkan, sebagai berikut: a) Volume Subsidi Pupuk yang menurun; b) 17-20% Petani tidak bisa menggunakan kartu tani dan hanya diberi pupuk 1 kali musim tanam; c) alat mesin pertanian yang sudah tua; d) 60% kondisi saluran irigasi perlu direhab; dan e) penyuluh Pertanian Lapangan banyak yang pensiun.

Roadmap Swasembada Pangan Kementerian Pertanian

Kondisi inilah yang mendorong Presiden Prabowo dalam pidato perdana usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD pada Minggu, 20 Oktober 2024, menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.

“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” ucap Presiden Prabowo pada pidatonya.

“Untuk mewujudkan arahan Bapak Presiden tersebut, maka kami dari Kementerian Pertanian telah menetapkan 'Peta Jalan (Roadmap) Menuju Swasembada dan Lumbung Pangan Dunia 2029',” tutur Mentan Amran.

Kegiatannya untuk roadmap swasembada pangan, yaitu a) Cetak Sawah; b) Optimalisasi Lahan; c) Pengembangan Pertanian Modern; d) Penumbuhan Brigade Pangan; e) Diseminasi Teknologi Pertanian; f) Pengelolaan Kawasan Pangan Terintegrasi, dan; g) Kolaborasi multi stakeholder dalam peningkatan produksi pangan.

Target Perluasan Area Tanam (PAT) nasional tahun 2024 sebesar 1,78 Juta Ha yang terdiri dari kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa sebesar 360 Ribu Ha, Pompanisasi sebesar 1,14 Juta Ha dan Tumpang Sisip Padi Gogo sebesar 287 Ribu Ha.

Di sisi lain, juga dilakukan Pengembangan Pertanian Modern yang bertujuan untuk mengelola usaha tani secara terstruktur dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur berupa tata lahan dan tata air, dan memanfaatkan teknologi modern yang dilakukan oleh Brigade Pangan pada kawasan Optimalisasi Lahan seluas 351.000 Ha di 12 Provinsi.

Brigade Pangan beranggotakan 15 orang petani milenial yang akan mengelola 200 Ha lahan sawah, sehingga akan terbentuk 1.754 Brigade Pangan. Operasional Pengembangan Pertanian Modern dan Brigade Pangan dilaksanakan melalui kolaborasi Pemerintah dari Pusat sampai Daerah, TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, lembaga pendidikan, Penyuluh Pertanian, stakeholder pendukung dan petani milenial sebagai pelaku utama. Sampai dengan saat ini, berdasarkan data dari SIMLUHTAN, telah terbentuk sebanyak 1.236 unit atau 70,47 % dari target nasional.

Dengan kebijakan ini, ucap Mentan Amran, akan lebih cepat mendorong peningkatan Produktivitas dan Indeks Pertanaman Padi, sehingga ketersediaan beras nasional lebih terjaga, mendorong regenerasi petani, meningkatkan serapan tenaga kerja perdesaan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Brigade Pangan Aceh Utara

Saat kunker ke Aceh Utara, Mentan Amran mengikuti apel dan rapat koordinasi brigade pangan sekaligus menyerahkan alat dan mesin pertanian di Kantor Bupati Aceh Utara.

Adapun alat mesin pertanian yang dibantu Menteri Pertanian untuk provinsi Aceh, yaitu 89 unit traktor roda empat, 456 unit traktor roda dua, 49 unit combine harvester besar, 740 unit handsprayer, 3 unit ricetransplanter, 2.353 unit pompa air, 37 ribu kilogram benih padi inbrida, 19 ribu kilogram benih jagung hibrida, dan 12 ribu kilogram pestisida.

Apel brigade pangan diikuti ratusan anggota brigade pangan Aceh Utara, Babinsa, dan penyuluh pertanian.

Ada 10 kelompok brigade pangan di Aceh Utara yang terdiri dari 15 orang setiap kelompok. Setiap kelompok brigade pangan itu, diberikan bantuan alat dan mesin pertanian guna mendorong peningkatan produksi padi di Aceh Utara.

Dalam apel tersebut, Mentan Amran memberikan motivasi kepada para brigade pangan dan penyuluh pertanian. Ia meminta mereka untuk terus bekerja keras membantu para petani guna mewujudkan swasembada pangan di Aceh.

Ia yakin, pekerja di sektor pertanian juga dapat meraih hidup sejahtera dengan kerja keras dan kerja cerdas dengan memanfaatkan teknologi pertanian yang ada.

“Kami berharap, brigade pangan bekerja keras karena sudah menerima bantuan alsintan dengan total nilai Rp30 miliar per 15 orang untuk mengelola 200 hektar,” katanya.

Mentan Amran mengatakan, pada tahun 2024, produksi pertanian di Aceh Utara meningkat 51 persen dibanding tahun sebelumnya. Ia mengatakan, capaian tersebut tidak lepas dari program pompanisasi dan optimasi lahan yang dilakukan pihaknya bekerja sama dengan berbagai stakeholder di daerah.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi brigade pangan, ia juga meminta Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR wilayah Aceh untuk membangun dan memperbaiki irigasi agar distribusi air ke lahan pertanian berjalan teratur.

“Kalau itu selesai Indonesia bisa jadi lumbung pangan,” pungkas Mentan Amran. 

Saat kunker di Aceh Utara, Mentan Amran didampingi Plt Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Diwarsyah; Pangdam Iskandar Muda Niko Fahrizal; Anggota DPR RI asal Aceh, T. A Khalid; Wakapolda Aceh Brigjen; Kepala Satgas Pangan RI; pejabat Forkopimda Aceh Utara; dan tim BSIP Aceh. [*]