Ilustrasi seorang anak usia sekolah sedang melakukan metode belajar daring. [Foto: Shuterstock]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji kebijakan pembelajaran daring (online) yang berpotensi diterapkan setelah libur Lebaran 2026, sebagai bagian dari strategi nasional untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Rencana ini menjadi bagian dari kebijakan efisiensi energi lintas sektor, seiring meningkatnya tekanan global terhadap pasokan energi dan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik.
Tak hanya sektor pendidikan, pemerintah juga mempertimbangkan penerapan skema kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) guna mengurangi mobilitas harian masyarakat-- yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama konsumsi BBM.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan akan disusun berbasis data.
Menurutnya, langkah efisiensi energi harus mempertimbangkan konsumsi energi serta tingkat mobilitas di tiap sektor agar tidak menimbulkan dampak berlebihan terhadap aktivitas masyarakat.
Dalam skemanya, pembelajaran daring tidak akan diterapkan secara menyeluruh. Pemerintah akan menyesuaikan metode belajar dengan karakteristik mata pelajaran.
Untuk materi yang bersifat praktikum, kegiatan belajar tetap akan dilakukan secara tatap muka guna menjaga kualitas pendidikan.
Di sisi lain, pemerintah juga mengkaji skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet siswa, guna memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan kesenjangan akses pendidikan.
Selain itu, penyesuaian juga akan dilakukan terhadap distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul kemungkinan perubahan kehadiran siswa di sekolah.
Adapun strategi efisiensi energi lainnya mencakup pembatasan perjalanan dinas, optimalisasi platform digital, serta penghematan energi di gedung perkantoran.
Jika disetujui, kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026. [antara]
Sebelumnya
