Dialeksis.com, Jakarta| Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bagus adalah yang non partisan seperti peruntukkannya sebelum revisi Undang-Undang Pemilu. "Ini perlu dicermati bahwa DPD itu bukan dari kalangan partai. Agar aspirasi daerah bisa diperjuangkan oleh anggota DPD yang tidak bisa diperjuangkan DPR," jelasnya.

Demikian dikatakan akademisi Valina Singka Subekti dalam diskusi yang mengambil tema 'Mengembalikan Marwah dan Kehormatan DPD RI' di Cikini, Jakarta, Minggu (11/2) sebagaimana dilansir RMOL.co

Valina menambahkan, setelah UU pemilu diubah dan memperbolehkan kalangan parpol dapat menjadi anggota DPD, marwah dan kehormatannya lama kelamaan luntur. Bahkan, seakan DPD dilemahkan dalam segi kewenangan.

"Undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama pemerintah tidak dalam semangat untuk melaksanakan konstitusi. Tidak dalam semangat menguatkan dari DPD dari segi kewenangannya," imbuhnya. (rmol.co)