Ilustrasi (Dokumentasi iStock)

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI) mengkritik alokasi anggaran untuk membayar tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN hanya Rp2,5 triliun.

Ketua ADAKSI Anggun Gunawan mengatakan anggaran tersebut masih jauh dari cukup untuk membayarkan seluruh tukin dosen ASN yang mandek sejak 2020.

"Angka 2,5 T ini masih jauh dari nominal yang dibutuhkan untuk memberikan tukin kepada seluruh Dosen ASN Kemendiktisaintek yang berjumlah 80-an ribu orang," kata Anggun kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/1).

Anggun menjelaskan anggaran Rp2,5 triliun itu bahkan tidak bisa membayarkan setengah dari jumlah dosen ASN yang belum menerima hak tukin mereka.

"Angka 2,5 T hanya bisa meng-cover 30-an ribu dosen yang ber-homebase di PTN Satker dan BLU belum remun (remunerasi) serta DPK (dosen PNS yang dipekerjakan," ujarnya.

Kendati demikian, Anggun menilai rencana pencairan Rp2,5 triliun untuk pembayaran tukin dosen ASN itu sebagai langkah awal pemerintah yang layak diapresiasi.

"Awalan yang bagus terkait dengan political will dari pemerintah sekarang dalam memperhatikan kesejahteraan dosen," katanya.

Di sisi lain, Anggun mendesak Kemendiktisaintek untuk segera mengumumkan secara resmi rencana pembayaran tukin dosen ASN.

"Jika tidak ada pernyataan resmi dari menteri hingga malam ini (Jumat), maka ADAKSI akan meneruskan aksi-aksi yang sudah diagendakan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyebut Kemenkeu telah menyetujui anggaran Rp2,5 triliun untuk pembayaran tukin dosen ASN Kemendiktisaitenk pada tahun 2025.

"Tukin itu untuk tahun 2025, Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun," kata Irfani usai rapat Komisi X dengan Kemendiktisaintek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1). [CNN Indonesia]