Ilustrasi

DIALEKSIS.COM | Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan konsep pendidikan awal Pancasila bagi calon abdi negara sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Hal itu diungkapkan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat menghadiri dialog kebangsaan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (17/12).

"Mereka [PNS] akan diberikan penanaman nilai-nilai Pancasila," kata Tjahjo melalui keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com.

Tjahjo mengatakan sebagai seorang abdi negara, PNS harus memahami empat hal penting, yakni Pancasila, radikalisme dan terorisme, bahaya narkoba, serta memahami area rawan korupsi.

Menurut dia, membumikan ideologi Pancasila berarti diperlukan penekanan terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila di setiap pikiran dan tindakan PNS.

"Kalau sudah di pikiran kita, pasti maka dalam mengambil keputusan apapun di semua lini harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila," ujar Tjahjo dalam dialog itu.

Sementara itu, dalam dialog yang sama, Kepala BPIP Hariyono berharap PNS harus bisa menjadikan Pancasila sebagai basis sekaligus orientasi dalam berpikir dan bertindak. Menurut dia, ASN berada di posisi strategis dalam penerapan Pancasila itu, terutama sebagai dasar negara dan juga ideologi negara.

Di lain sisi, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius menjelaskan salah satu kategori dalam perspektif radikalisme dan terorisme adalah mengenai anti-Pancasila. Menurut dia, doktrin radikalisme dan terorisme sering kali dilakukan melalui dunia maya

Oleh sebab itu, pihaknya pun mengapresiasi langkah Kementerian PANRB dalam melakukan inisiasi penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan sejumlah kementerian/lembaga mengenai penanganan radikalisme di kalangan PNS.

KemenPANRB selama ini berupaya mengantisipasi radikalisme di kalangan CPNS. Sebelumnya, pemerintah juga berencana memantau akun media sosial para CPNS. Hal tersebut akan dilakukan selama masa seleksi CPNS 2019.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan pemantauan itu dilakukan guna mencegah orang yang terpapar paham radikalisme dan anti-Pancasila menjadi abdi negara.

"Ya, medsosnya bisa dipantau. Ya pokoknya yang anti-NKRI anti-Pancasila, anti-pemerintah, anti ya itulah," kata Dwi saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/11).(Im/CNNIndonesia)