DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan dalam mendukung pengembangan  di Indonesia dibutuh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, kreatif dan inovatif.

"Untuk mendukung hal tersebut pemerintah daerah (Pemda) harus mendukung pemerintah pusat dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) untuk mencetak SDM berkualitas dan meningkatkan kompetensi para pekerja di sektor pariwisata," ungkap Wamenaker di Jakarta, Senin (13/3/2023).

Potensi penyerapan tenaga kerja dari sektor pariwisata di berbagai daerah memiliki peluang yang sangat besar. Karena itu, Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) yang sudah ada saat ini harus memperhatikan pelatihan di sektor wisata.

Ia juga berharap lulusan program pelatihan di BLK Komunitas dapat segera terserap di dunia kerja secara masif, sehingga pada akhirnya mampu menurunkan angka pengangguran serta memulihkan perekonomian Indonesia.

“Untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan program pelatihan, maka program pelatihan BLK Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap peluang dan potensi, kreatif dan inovatif, serta memperbanyak jejaring kerjasama dengan sektor industri,” katanya.

Wamenaker sangat mendukung adanya pelatihan bidang wisata. “Untuk menempa sumber daya manusia (SDM) unggul bidang wisata, BLK �“ BLK di berbagai daerah harus membuka pelatihan bidang tersebut,” ungkapnya.

Saat ini di beberapa daerah sedang menggalakan pembangunan pada sektor pariwisata. Misalnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta daerah lainnya di luar jawa.

Terkait hal itu, Afriansyah dalam Coffe Morning dengan Forum Wartawan Ketenagakerjaan yang didampingi Karo Humas, Chairul Fadly Harahap menegaskan seiring dengan kenyataan tersebut diharapkan pemerintah daerah jangan tinggal diam. Namun, sebaliknya pemerintah daerah harus berperan-aktif memberikan dukungan.

Ia menyatakan demikian, karena dengan berkembangnya sektor wisata tak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tapi juga meningkatkan pendapatan daerah.

“Jadi, Pemda harus harus mendukung pemerintah pusat untuk pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK),” kata Afriansyah.

Alasannya, lanjutnya, karena anggaran pemerintah pusat terbatas. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggarannya untuk pelatihan dan peningkatan kompetensi peserta di BLK.

Dengan cara ini, menurut Afriansyah, pemerintah dapat keuntungan dalam mencetak SDM unggul, juga peningkatan pendapatan.