Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin kepada awak media usai menghadiri sekaligus melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh periode 2026-2031 di Banda Aceh, Selasa malam.[Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh di tingkat pemerintah pusat, khususnya dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin kepada awak media usai menghadiri sekaligus melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh periode 2026-2031 di Banda Aceh, Selasa (31/3/2026) malam.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan masyarakat Aceh merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan.
“Saya minta betul-betul menjalankan kepercayaan itu dengan membuktikan manfaatnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh,” ujar Cak Imin.
Menurut Cak Imin, salah satu fokus utama yang akan terus diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat adalah percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi bagi wilayah Aceh yang terdampak bencana, seperti banjir dan longsor yang beberapa waktu terakhir terjadi di sejumlah daerah.
Ia menegaskan dirinya akan terus mendorong lahirnya keputusan-keputusan strategis di tingkat nasional agar kebutuhan masyarakat Aceh mendapatkan perhatian dan prioritas.
“Saya sendiri akan terus berusaha di pemerintah pusat untuk mewujudkan keputusan-keputusan pemerintah yang memberikan prioritas bagi kebutuhan masyarakat Aceh, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” katanya.
Menurutnya, pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat pulih secara menyeluruh.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga terkait menjadi sangat penting agar program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain persoalan bencana, Cak Imin juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh yang berkaitan dengan implementasi butir-butir kesepakatan damai yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.
Menurutnya, perjanjian damai tersebut merupakan tonggak penting dalam perjalanan Aceh menuju stabilitas, kesejahteraan, dan kemandirian.
“Aspirasi-aspirasi masyarakat Aceh sesuai dengan perjanjian Helsinki harus terus kita dorong pelaksanaannya, agar harapan untuk kemandirian masyarakat Aceh benar-benar bisa terwujud,” ujar Cak Imin.
Ia menilai Aceh memiliki peluang besar untuk berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki, terutama sumber daya alam yang melimpah.
Cak Imin juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Aceh yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola secara optimal.
Menurutnya, pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Potensi sumber daya alam Aceh sangat besar. Karena itu, kami di pemerintah pusat siap memback up harapan-harapan masyarakat Aceh agar potensi tersebut bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan agar tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan di masa depan.
“Tugas kita semua adalah terus melaksanakan program pemerintah dengan sungguh-sungguh, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Cak Imin.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan pemerintah Aceh serta berbagai elemen masyarakat untuk memastikan setiap aspirasi dapat tersalurkan dengan baik.
“Kami di pemerintah pusat siap mendukung dan memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat Aceh. Harapan kita tentu Aceh semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan potensi daerahnya dapat dimanfaatkan secara maksimal,” pungkasnya. [nh]
Sebelumnya
