[Istockphoto / Simon Dannhauer]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Program Keluarga Berencana terancam gagal karena pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pandemi membuat masyarakat kesulitan mengakses layanan keluarga berencana, alat kontrasepsi, serta fasilitas kesehatan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) memperkirakan, pandemi Covid-19 memicu 500 ribu kelahiran tidak terencana karena akses yang sulit terhadap kontrasepsi dan pelayanan kesehatan. Angka ini juga didukung dengan angka fertilitas Indonesia yang tergolong tinggi yakni 2,4 dalam 10 tahun terakhir.

"Dengan kondisi seperti ini mau tidak mau akan berdampak pada pelayanan KB. Dari studi UNFPA diperkirakan ada 7 juta kehamilan yang tidak direncanakan, termasuk di Indonesia. Berdasarkan perhitungan, ada 500 ribu kelahiran," ungkap Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustina.

Eni menjelaskan sejumlah alasan program KB terancam gagal dalam pemaparannya saat peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia pada 26 September.

Pandemi, jelas Eni, membuat akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi dan juga fasilitas kesehatan semakin terbatas. Virus corona membuat banyak keluarga takut datang ke fasilitas kesehatan yang umumnya dipenuhi pasien Covid-19. Prioritas kesehatan pun kini juga lebih tertuju pada Covid-19.

"Selama pandemi kita tahu beberapa fasilitas kesehatan dijadikan tempat pelayanan pandemi, sehingga tidak melayani pelayanan ibu dan anak, termasuk juga KB," tutur Eni.

Di sisi lain, sejumlah fasilitas kesehatan juga tidak membuka layanannya. Penelitian Litbangkes menunjukkan, selama pandemi, 30 persen Puskesmas tidak aktif dan hanya 19,2 persen Posyandu saja yang aktif memberikan pelayanan.

Situasi ini dinilai berdampak pada kehamilan yang tidak direncanakan yang dapat berisiko meningkatkan kematian ibu dan anak.

Eni menyebut, BKKBN sudah melakukan sejumlah program untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya merencanakan kehamilan dan menggunakan alat kontrasepsi di masa pandemi Covid-19 [cnn].