Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi delegasi PKB memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Presiden Jokowi. Senin (31/10/2022), di Istana Kepresidenan Jakarta. [Foto: BPMI Setpres ]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (31/10/2022). Dalam pertemuan tersebut, delegasi PKB yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan sejumlah rekomendasi dan masukan kepada Presiden Jokowi. 

“Maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama PKB yang tiga hari di Jakarta kemarin, 5.000 kader utama yang merupakan pengurus dan anggota legislatif maupun eksekutif berkumpul di Jakarta dan menyampaikan beberapa hasil dari pertemuan itu. Salah satunya menyangkut rekomendasi-rekomendasi yang mohon dititipkan kepada Presiden untuk dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan,” ujar Muhaimin dalam keterangannya kepada awak media selepas pertemuan.

Rekomendasi yang pertama, kata Muhaimin, DPP PKB mengusulkan agar Presiden Jokowi mempertimbangkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk sepeda motor dan angkutan umum. Muhaimin dkk mengusulkan agar harga BBM untuk kedua golongan tersebut diturunkan.

“Tapi tadi masih dihitung lagi karena ternyata pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 juta,” ungkapnya.

Kedua, DPP PKB menyuarakan kegelisahan terkait pasokan pupuk di daerah yang saat ini sulit dipenuhi. Produksi pupuk di seluruh dunia sendiri memang tengah menurun sebagai akibat perang Rusia-Ukraina dan krisis yang menyertainya. Untuk itu, Muhaimin mengatakan, pihaknya mengusulkan agar subsidi pupuk diprioritaskan untuk petani yang lahannya hanya setengah hektare.

“Subsidinya difokuskan kepada petani dengan pemilik tanah setengah hektare. Tapi tadi akan dikaji dan dilihat karena produksi global pupuk ini memang ada kendala perang, kendala krisis, dan pasokan gas dari Rusia maupun Ukraina,” tutur Muhaimin.

Hal ketiga yang disampaikan yaitu terkait bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga tahun 2030. DPP PKB pun meminta Presiden memperhatikan tiga hal agar bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan baik dengan menggenjot kaum muda.

Adapun tiga hal tersebut yaitu 1) agar pengusaha muda diberikan kemudahan akses kredit tanpa agunan dan tanpa bunga; 2) agar kaum muda diberikan akses teknologi; dan 3) agar kaum muda diberikan beasiswa sebanyak-banyaknya, baik ke luar negeri maupun ke lembaga-lembaga strategis.

“Berikutnya menyangkut listrik. Subsidi listrik diprioritaskan dan diarahkan kepada pengguna listrik miskin yaitu 450 watt (VA), ini subsidi total semaksimal mungkin,” ucapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.[]