Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberikan pandangannya terhadap Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2020 (KEM PPKF) dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (11/6/2019). [FOTO: Ist]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Keuangan menginstruksikan unsur pemerintahan se-Indonesia agar Belanja Pemerintah tahun 2020 fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Belanja pemerintah tahun 2020 harus efektif mendorong perekonomian, meningkatkan kesejahteraan, dikelola secara transparan dan akuntabel," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberikan tanggapannya atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2020 (KEM PPKF) dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (11/6/2019).

Dia memaparkan, belanja negara juga harus mampu memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan.

"Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan refocusing belanja negara," tegas Sri Mulyani dalam keterangan resminya kepada Dialeksis.com, Rabu (12/6/2019).

Pemerintah menurutnya mesti mendorong kebijakan spending better (menggunakan anggaran belanja lebih baik_red) untuk memastikan belanja negara lebih efisien namun tetap produktif serta efektif untuk mewujudkan kesejahteraan.

Hal ini ditempuh dengan melakukan penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai serta mendorong efektivitas bansos dan subsidi, serta peningkatan kualitas desentralisasi fiskal.

Dia menegaskan, fokus kebijakan belanja negara 2020 diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas SDM, mengakselerasi penuntasan pembangunan infrastruktur, mendorong efektivitas program perlindungan sosial, penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

Di samping itu, sebut mantan Direktur Pelaksana World Bank ini, pemerintah harus tetap mendorong peningkatan investasi dan ekspor serta untuk mengantisipasi ketidakpastian dengan menjaga stabilisasi ekonomi, pertahanan, keamanan dan politik serta penanggulangan bencana.

Penguatan kualitas SDM menurutnya dapat ditempuh dengan menghasilkan SDM yang sehat, inovatif, berdaya saing sehingga kompatibel dengan kemajuan ICT.

"Perlu juga mewujudkan SDM yang terampil melalui penguatan vokasional, link and match dengan pasar tenaga kerja serta mendukung penguatan kualitas ketenagakerjaan (termasuk melalui penggunaan kartu pra-kerja), serta mewujudkan SDM yang sejahtera dengan penguatan program perlindungan sosial yang berbasis pemberdayaan," pungkasnya. (red)