DIALEKSIS.COM | Jakarta - Asosiasi Petani Tembakau (APTI) meminta rencana implementasi kebijakan kenaikan cukai rokok ditunda.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Agus Pamudji dan Pengamat Kebijakan Publik dari Public Trust Institute (PTI) Hilmi Rahman Ibrahim mengatakan kebijakan itu terlalu terburu buru, dan terlalu memaksakan.

"Pada saat petani tembakau sedang panen pemerintah menyampaikan rencana menaikkan cukai rokok sebesar 23%. ini sangat berdampak langsung pada pembelian tembakau di tingkat lokal. Pada saat kondisi ekoomi masyarakat sedang sulit, termasuk masyarakat petani tembakau, pemerintah hendak menaikan harga cukai yang sangat tinggi. Kami minta rencana itu ditunda," papar Ketua Umum APTI Agus Pamudji dalam siaran persnya.

Menurutnya, produksi tembakau nasional masih tergantung kepada pabrikan rokok nasional atau industry nasional, ini kan berarti dampak yang paling buruk yang paling kena adalah di arus bawahnya. Yakni petani tembakau.

"Makanya kami mengusulkan kebijakan tersebut ditunda karena Kalau kenaikannya 23 persen sudah diambang batas kewajaran. Makanya bisa kami sampaikan, menurut apa yang kami rasakan, rencana kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen dan kenaikan harga jual eceran rokok adalah tindakan secara perlahan mematikan petani tembakau dan buruh rokok. Padahal industri rokok, petani tembakau selama ini sudah membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah," kata Agus Pamudji dikutip dari Bisnis.com.

Dia berharap, kenaikan cukai jangan terlalu tinggi tapi yang wajar wajar saja. Namun kenaikan cukai itu harus dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan petani tembakau. Cukai rokok naik tapi harus juga diiringi dengan naiknya kesejahteraan petani tembakau.(bi)