DIALEKSIS.COM | Jakarta  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sesuai arahan Presiden akan difokuskan pada program-program prioritas seperti penurunan kemiskinan dan stunting.

"Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada 2024 dan itu berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN tahun 2024 di Kantor Presiden, Senin (20/2/2023).

Selain itu, lanjut Menkeu, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka penurunan stunting menuju 3 persen. "Itu berarti perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan," ujar Menkeu.

Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan melalui berbagai regulasi seperti UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU HPP, dan UU HKPD.

Menkeu juga menyebut pemerintah akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk research, untuk vokasi, dan juga tax allowance dalam rangka mendukung berbagai transformasi industri. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.

Dengan landasan itu, maka pada tahun depan diperkirakan pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin tetapi dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional.

"Dan untuk tahun depan, awal, kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 hingga 2,64 persen dari PDB dengan primary balance mendekati 0," ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan, situasi global yang berubah secara drastis dan harus diantisipasi berupa peningkatan tensi geopolitik, kenaikan suku bunga global sebagai dampak inflasi dunia yang sangat tinggi, serta dibukanya kembali Tiongkok pasca periode lockdown.

Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi dampak geopolitik terhadap disrupsi laju ekspor dan kemungkinan peningkatan harga komoditas karena persaingan politik antara negara-negara besar.

Menkeu mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini cukup kuat sebesar 5,3 persen pada 2022 akan terus dijaga momentumnya di 2023 dan 2024.

"Itu berarti dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas 5 persen, maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan, confidence dari konsumen harus dijaga, dan juga investasi akan terus momentumnya diperkuat," jelas Menkeu. [InfoPublik]