Sumber : cnnindonesia.com [Dok. Fajar.co.id]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima rumah mewah dari pengembang reklamasi. Dia mengatakan Anies telah disumpah untuk tidak menerima gratifikasi.

"Tidak mungkin Pak Anies atau pejabat lainnya menerima sesuatu dari pengembang. Setiap pejabat itu kan disumpah jabatannya," ujar Riza kepada CNNIndonesia.com, Minggu (23/5).

Riza mengajak semua pihak untuk memeriksa kembali kabar di media sosial yang menyebut Anies menerima rumah mewah di Kebayoran Baru dari pengembang reklamasi. Dia menilai informasi itu tidak baik dan tidak benar.

Dia pun berharap publik tidak berpartisipasi menyebarkan berita yang tidak benar.

"Tidak boleh kita tanpa fakta, bukti, dan dukungan yang jelas kemudian menuduhkan hal yang seperti itu. Itu sangat tidak baik," ujarnya.

Di sisi lain, Riza juga menegaskan Anies menolak reklamasi. Hal itu diungkapkan Anies dalam kampanye saat menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Sehingga, dia merasa sangat heran mengapa ada informasi menyebut Anies menerima rumah mewah dari pengembang reklamasi.

"Jadi tidak mungkin dong ada menerima sesuatu dari pengembang. Jadi saya kira berita itu perlu diluruskan, tidak mungkin ya Pak Anies lakukan itu," ujar Riza.

Anies disebut-sebut menerima gratifikasi berupa sebuah rumah mewah kawasan Kebayoran Baru. Rumah ini dikatakan merupakan pemberian dari hasil pengembangan reklamasi.

Berdasarkan postingan yang beredar di media sosial terlihat rumah mewah yang dikaitkan dengan Anies tersebut berlantai dua. Rumah ini bercat putih dengan ornamen berwarna emas dan pagar hitam.

Penasihat Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik telah membantah hal tersebut. Dia mengatakan informasi terkait gratifikasi rumah tersebut tidak benar.

Fraksi PDIP DKI Jakarta menyebut Anies perlu melakukan klarifikasi.

"Sebaiknya Bung Anies sendiri yang klarifikasi. Tetapi saya kira itu tidak akan dilakukan," ujar anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak saat dihubungi detikcom, Sabtu (22/5).

Gilbert mengatakan permasalahan terkait pulau reklamasi tersebut juga perlu dijelaskan. Terlebih menurutnya, banyak pelanggaran aturan yang terjadi terkait pengembangan pulau reklamasi.

(jps/gil)