DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang mengkritik pemerintah soal anggaran penanganan kemiskinan di sejumlah kementerian/lembaga yang terbuang sia-sia untuk kegiatan rapat hingga studi banding. 

Ia mengatakan selama ini, belanja sosial memang belum mencerminkan percepatan mengangkat status masyarakat miskin menjadi hidup lebih layak dan bisa melakukan aktivitas produktif untuk menutupi kebutuhan.

"Belanja sosial kita itu memang belum bisa mendongkrak masyarakat kita dari miskin, menjadi hidup lebih layak, masih terkesan kita memelihara orang miskin," kata Marwan saat dihubungi, Sabtu (28/1/2023).

Kondisi itu, kata dia, ditambah dengan kementerian/lembaga yang sibuk rapat dengan menghabiskan anggaran besar. Menurutnya, anggaran besar itu lebih baik diberikan kepada masyarakat untuk membantu permodalan.

Marwan mengatakan dari puluhan juta masyarakat miskin yang setiap tahun mendapat bantuan sosial, pasti banyak di antara mereka yang mampu berkembang jika diberi bantuan permodalan yang cukup.

"Membicarakan orang miskin, menghabiskan anggaran besar, padahal si miskin itu butuh Rp20 juta saja, keluar dari kemiskinan. Dikasih saja modal yang betul-betul, yang tidak bisa diangkat, itulah yang baru kita santuni," katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1/2023).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.(CNN Indonesia)