Anggota DPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid tak sepakat dengan usulan menaikkan ambang batas parlemen menjadi 7 persen. [Foto: CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan tidak sepakat dengan usulan menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) dari 4 persen menjadi 7 persen. Usulan itu muncul dalam pertemuan Partai Golkar dengan Partai Nasdem di Jakarta pada Senin (9/3/2020). 

Hidayat menyebut ambang batas yang tinggi akan membuat rakyat tidak terwakili di parlemen. Jika melihat hasil Pemilu 2019, kata dia, berarti hanya tujuh dari enam belas partai politik yang bisa melenggang ke Senayan.

"Kalau tujuh persen akan terlalu banyak rakyat yang tidak terwakili. Sehingga nama DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tidak jadi tepat. Mengapa? Karena akan banyak partai yang tidak mencapainya," kata Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Hidayat berpendapat setiap partai politik di Indonesia mewakili kelompok masyarakat yang berbeda. Jika semakin sedikit partai di parlemen, maka akan sulit memotret dinamika sesungguhnya yang terjadi di kalangan masyarakat.

Meski begitu, ia tak menolak usulan Golkar-Nasdem sepenuhnya. PKS mendukung kenaikan ambang batas parlemen, tetapi di angka lima persen.

"Kalau lima persen itu nanti akan memungkinkan keterwakilan yang lebih luas, dengan cara itu maka keinginan untuk kemudian mengonsolidasikan demokrasi bisa tetap tercapai," ucap dia.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya juga belum sepakat dengan usulan itu. Dia punya alasan yang senada dengan Hidayat.

Dasco bilang ada beberapa partai di parlemen yang punya suara beda tipis dengan ambang batas. Meski suaranya tak terlalu besar, Dasco bilang mereka juga mewakili suara rakyat.

"Walaupun Gerindra optimis bisa melampaui 7 persen, tapi kita juga dalam demokrasi kita pertimbangkan ada partai-partai yang kemarin lolos 4 persen tapi ada pemilihnya yang tentu tidak bisa kita abaikan," ucapnya.

Dia bilang Gerindra belum menentukan sikap terkait wacana itu. Rencananya usulan tersebut bakal dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Gerindra tahun ini.

Dalam pertemuan antara elite Golkar dengan Nasdem di Jakarta, Selasa (9/3/2020), ada pembahasan beberapa aspek politik. Mereka membahas usulan penghapusan pemilu serentak.

Selain itu, ada pula usulan untuk menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) dari 4 persen menjadi 7 persen.

"Ada usulan dari Pak Surya Paloh bahwa parlemen treshold 7 persen dan Partai Golkar melihat ini suatu yang bagus dan Partai Golkar akan mendukung konsep tersebut," tutur Airlangga kepada wartawan usai pertemuan, Senin (9/3/2020). (CNN Indonesia)