Ilustrasi kesehatan mental anak. [Foto: Istockphoto/ Lovleah]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Alarm kesehatan mental anak di Indonesia mulai berbunyi keras. Pemerintah menemukan hampir 10 persen anak atau dengan kata lain hampir satu dari sepuluh anak di Tanah Air menunjukkan indikasi masalah kesehatan jiwa setelah menjalani skrining kesehatan.
Temuan itu berasal dari Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2025-2026 yang digelar oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari sekitar 7 juta anak yang telah mengikuti pemeriksaan, ratusan ribu di antaranya terdeteksi mengalami gejala kecemasan hingga depresi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan angka tersebut menunjukkan masalah kesehatan mental anak di Indonesia berada pada level yang mengkhawatirkan.
“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” kata Budi, Senin (9/3/2026).
Budi merinci, sekitar 4,4 persen atau 338 ribu anak terindikasi mengalami gangguan kecemasan (anxiety disorder). Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi.
Temuan ini menjadi perhatian serius pemerintah karena masalah kesehatan mental pada anak dapat berujung pada tindakan bunuh diri jika tidak ditangani sejak dini.
Data Global School-Based Student Health Survey menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Persentase anak yang pernah mencoba bunuh diri meningkat tajam dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.
Menurut Budi, kesehatan mental anak tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan individu. Faktor keluarga, lingkungan pertemanan, hingga tekanan di sekolah turut berperan besar.
“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Semua orang pasti menghadapi tekanan, yang penting bagaimana meresponsnya dengan baik,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Kemenkes menargetkan perluasan skrining kesehatan melalui program CKG hingga menjangkau 25 juta anak di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan anak-anak yang terdeteksi memiliki gejala gangguan mental akan ditindaklanjuti oleh fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, terutama puskesmas.
Namun pemerintah mengakui jumlah tenaga psikolog klinis di puskesmas masih sangat terbatas. Saat ini hanya sekitar 203 psikolog klinis yang tersebar di berbagai daerah.
Untuk memperkuat layanan, pemerintah juga menyiagakan layanan krisis kesehatan jiwa melalui platform Healing119.id agar masyarakat dapat memperoleh bantuan secara cepat.
Di sektor pendidikan, Kemenkes turut mendorong keterlibatan guru bimbingan konseling dan wali kelas untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang terdeteksi mengalami masalah kesehatan mental.
Pemerintah juga memperkuat upaya deteksi dini melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang kesehatan jiwa anak yang melibatkan sembilan kementerian dan lembaga. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membangun sistem penanganan kesehatan mental anak secara terintegrasi, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi.
Langkah ini sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan mental secara menyeluruh, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. [red]
Sebelumnya
