DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia terus berupaya melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan haji. Langkah ini diambil untuk memastikan kenyamanan, keamanan, serta layanan terbaik bagi jemaah haji tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, saat bertemu dengan Forum Pemimpin Redaksi Media dalam acara Bincang Haji 1446 H/2025 M yang digelar di Istiqlal, Jakarta, pada Selasa (6/5/2025).
Menag menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah akan memfasilitasi program tanazul bagi jemaah haji. Yaitu program di mana jemaah haji yang mendapatkan penginapan dekat tempat lempar jumrah, diperbolehkan bermalam di hotel masing-masing saat hari tasyrik.
Dengan kebijakan ini, sebagian jemaah tidak lagi perlu berkemah di Mina, melainkan dapat menginap di hotel yang lebih dekat ke lokasi lempar jumrah. “Ini akan sangat membantu sekitar 37 ribu Jemaah haji indonesia, terutama yang lanjut usia. Ini adalah bentuk kemudahan,” ujarnya.
Selain itu, tersedia pula skema murur, di mana jemaah lansia dan disabilitas yang berangkat dari Arafah tidak perlu turun dari bus saat mabit di Muzdalifah.
“Ini tetap memenuhi syarat mabit, hanya saja nanti kami minta busnya bergerak secara perlahan, dan kerikil yang kami sudah bagikan sebelumnya,” tambahnya.
Untuk jemaah yang memiliki kendala kesehatan atau halangan lainnya yang menyebabkan tidak bisa secara fisik melakukan ritual ibadah haji, Kemenag juga menyediakan layanan safari wukuf.
“Secara fiqih, tidak ada persoalan ini. Ini adalah bentuk kemudahan lain yang sudah kita terapkan juga,” tegas Menag.
Lebih lanjut, Menag mengungkapkan bahwa pemerintah juga sedang merencanakan distribusi daging dam (denda) di Indonesia.
“Kami juga sedang mengupayakan agar daging dam bisa didistribusikan ke Indonesia. Ini penting agar masyarakat Indonesia bisa turut mengonsumsinya. Belum lagi nanti ada kurban, tentu ini sangat bagus bagi masyarakat juga, terutama terkait makanan bergizi,” ujar Nasaruddin.
Ia menambahkan bahwa saat ini beberapa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan telah memberikan lampu hijau untuk penyembelihan Dam dilakukan di Indonesia, namun masih harus berkonsultasi dengan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kewenangan terkait fatwa keagaman seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ia pun menjelaskan, bahwa di beberapa negara sudah menerapkan hal ini. “Beberapa negara seperti Mesir bahkan sudah menerapkannya. Arab Saudi juga menyarankan agar penyembelihan dilakukan di Indonesia saja,” jelasnya.
“Saat ini yang sudah dipastikan bahwa penyembelihan hewan dam bagi sekitar 4.000 petugas haji akan dilakukan di Indonesia, baru ini yang bisa kita upayakan, untuk jemaah nanti kita masih berkonsultasi,” jelas Menag.
Menag pun mengajak media massa untuk terus bersinergi dalam menyampaikan informasi kepada publik. “Saya mengajak media untuk saling bersinergi. Kita saling konfirmasi agar menciptakan informasi yang nyaman, menenangkan, dan tidak menimbulkan keresahan bagi jemaah haji dan keluarganya,” ucapnya.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini ada kekurangan dalam pelayanan terhadap media yang meliput penyelenggaraan ibadah haji.
“Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam melayani media yang bertugas, semoga sinergi yang sudah terjalin ini semakin baik kedepannya,” tutup Menag. [*]