Sekjen PENA 98, Adian Napitupulu. [Foto: Twitter @adianna70fans]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu mengatakan, pernyataan bernada ancaman dari Ketua Umum Projo "Karena kalau kalah meleset, bos, masuk penjara," akan berdampak panjang termasuk berpotensi menguatnya polarisasi bahkan bisa merusak kualitas proses demokrasi. 

Menurut Adian, demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika proses politik elektoral berjalan dalam kegembiraan bukan dalam ancaman dengan segala macam bentuknya.

“Mengkaitkan kalah menang Pemilu dengan Penjara disisi lain bisa diartikan bahwa Projo menuding Presiden Jokowi selama 2 Periode gagal memisahkan penegakan hukum dan pilihan politik dengan kata lain penegakan hukum ditentukan oleh siapa yang menang dalam Pemilu,” ujar Adian melalui keterangan tertulis sebagaimana diterima reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Sabtu (13/8/2022).

Adian menambahkan, kalimat ketum Projo ini kenapa bisa serupa dengan mindset orde baru yang menggunakan ancaman hukum dalam hal ini penjara pada partai politik dan siapapun yang berbeda pilihan politik dengan Orde Baru.

Ia mengaku sangat menyayangkan di era Reformasi saat ini pernyataan serupa masih saja bisa diucapkan.

“Penjara itu sanksi hukum dari perbuatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan kaidah hukum atau melawan hukum bukan sanksi dari perbedaan Politik bukan sanksi dari perbedaan pilihan dalam pemilu,” ungkap Adian.

Dalam pilkada bahkan pilkades sekalipun, kata dia, jika hanya ada satu calon maka untuk memastikan hak demokrasi berjalan selalu ada ruang bagi yang tidak bersetuju pada calon itu.

Sehingga, lanjut dia, panitia penyelenggara pemilihan memungkinkan membuat satu kotak kosong agar Rakyat tetap boleh punya pilihan. Perbedaan Pilihan itu bahkan dilindungi oleh konstitusi Indonesia.

Salah satu kelebihan sistem demokrasi di banding sistem lainnya menurut Adian adalah karena demokrasi membuka ruang dan berterima terhadap perbedaan apapun selama sesuai dengan koridor hukum dan nilai nilai Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk membuka ruang pada perbedaan memilih Capres dan Cawapres bagi Partai dan perbedaan memilih bagi Rakyat dalam bilik suara.

Jadi, tegas Adian, sebenarnya pernyataan Ketum Projo itu mengancam Partai, mengancam pelaku politik atau justeru mengancam demokrasi dengan mengancam perbedaan pilihan atau jangan jangan malah mengancam konstitusi yang jelas-jelas melindungi Perbedaan.

“Untuk itu perlu rasanya Ketum Projo meralat dan meluruskan apa maksud dari pernyataannya,” pungkasnya.(Akh)