Dr Usman Lamreung, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Dosen Fisipol Universitas Iskandar Muda. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Kolom - Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Aceh yang diperkirakan digelar dua bulan mendatang, dinamika internal partai mulai menghangat. Konsolidasi antar-kader kian intens, komunikasi politik terus berjalan, dan berbagai manuver mulai tampak, baik di ruang publik maupun dalam percakapan elite partai. Dalam sebuah partai politik, situasi seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh. Kompetisi gagasan, pertarungan pengaruh, dan adu legitimasi memang menjadi bagian dari denyut kehidupan politik.
Namun, yang menarik dari dinamika Demokrat Aceh kali ini bukan semata soal siapa yang akan menduduki kursi ketua. Isu yang lebih mendasar justru menyangkut arah besar partai: apakah Demokrat Aceh akan tetap menjaga marwah kaderisasi internal, atau justru membuka ruang terlalu lebar bagi figur eksternal untuk memimpin. Persoalan ini menjadi sensitif karena menyentuh identitas politik, loyalitas kader, dan kesinambungan perjuangan partai di Aceh.
Dalam teori kelembagaan partai politik, sebuah organisasi yang sehat tidak hanya diukur dari seberapa besar elektabilitasnya, tetapi juga dari kuat tidaknya proses kaderisasi dan regenerasi. Samuel P. Huntington menekankan bahwa institusi politik yang mapan adalah institusi yang memiliki prosedur, nilai, dan pola rekrutmen yang jelas. Artinya, partai yang ingin bertahan lama harus membangun sistem, bukan sekadar bergantung pada figur sesaat.
Dari sudut pandang itu, kegelisahan kader Demokrat Aceh dapat dipahami. Hingga kini, para kader masih terus melakukan penjajakan terhadap sosok yang dianggap layak memimpin partai ke depan. Pilihan tersebut tentu bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga menentukan arah perjuangan Demokrat dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2029. Ketua partai bukan sekadar administrator organisasi, melainkan penentu strategi politik, konsolidator kekuatan kader, sekaligus simbol moral partai di mata publik.
Karena itu, munculnya berbagai manuver politik pun tak terelakkan. Ada kelompok yang mulai memperkenalkan figur internal, ada pula yang mendorong nama-nama eksternal dengan alasan elektoral. Tokoh luar kerap dinilai memiliki modal popularitas, jejaring kekuasaan, dan kemampuan finansial yang lebih besar untuk mengangkat suara partai. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit kader yang menilai langkah tersebut sebagai ancaman serius terhadap proses kaderisasi dan harga diri organisasi.
Penolakan terhadap figur eksternal sesungguhnya bukan semata lahir dari sentimen pribadi. Di balik itu ada kegelisahan yang jauh lebih dalam: jangan sampai partai berubah menjadi kendaraan politik instan yang bisa diambil alih tanpa proses pengabdian. Banyak kader merasa telah bertahun-tahun menjaga partai dalam situasi sulit, membangun struktur hingga ke daerah, dan mempertahankan eksistensi Demokrat di tengah pasang surut politik nasional. Karena itu, ketika orang luar tiba-tiba didorong memimpin tanpa perjalanan ideologis yang panjang, rasa tidak adil pun muncul.
Di sinilah relevan mengingat pandangan Robert Michels melalui teori “iron law of oligarchy” atau hukum besi oligarki. Michels mengingatkan bahwa setiap organisasi cenderung melahirkan elite kecil yang menguasai arah gerak organisasi. Bila kader tidak menjaga mekanisme internal, partai mudah dikuasai oleh kepentingan segelintir orang yang lebih kuat secara modal, akses, atau jaringan. Karena itu, kaderisasi bukan sekadar formalitas, melainkan benteng untuk mencegah partai kehilangan jati diri.
Dalam konteks Demokrat, kegelisahan itu menjadi masuk akal. Partai bukan hanya alat kekuasaan, melainkan juga rumah perjuangan. Ada sejarah, nilai, dan loyalitas yang dibangun melalui proses panjang. Nilai-nilai yang diwariskan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bukan sekadar slogan politik. Demokrat dibangun dengan semangat nasionalisme moderat, politik santun, demokrasi yang berkeadaban, serta penghormatan terhadap etika organisasi.
Maka, ketika ada upaya menghadirkan tokoh eksternal secara instan untuk memimpin partai tanpa proses internal yang matang, resistensi kader menjadi sesuatu yang wajar. Sebagian bahkan memandang langkah seperti itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat kaderisasi Demokrat sendiri. Kalimat keras yang menyebut bahwa siapa pun yang menarik orang luar non-kader untuk memimpin tanpa proses internal adalah pengkhianat, memang terdengar tajam. Tetapi di balik ketegasan itu tersimpan pesan moral yang penting: partai tidak boleh kehilangan identitas hanya karena pragmatisme sesaat.
Tentu, bukan berarti Demokrat Aceh harus menutup diri dari figur eksternal. Politik modern menuntut keterbukaan, adaptasi, dan kemampuan membaca perubahan. Namun, keterbukaan itu tetap harus dibangun melalui mekanisme organisasi yang sehat. Figur luar yang ingin bergabung semestinya terlebih dahulu memahami kultur partai, membangun komunikasi dengan kader, mengikuti proses kaderisasi, dan menunjukkan komitmen terhadap perjuangan Demokrat. Bukan datang tiba-tiba untuk mengambil posisi puncak tanpa menempuh jalan panjang pengabdian.
Musda Demokrat Aceh semestinya menjadi momentum pendewasaan politik internal, bukan arena perebutan kepentingan jangka pendek. Kader pemilik suara perlu berpikir jauh ke depan: apakah partai ingin dipimpin oleh sosok yang tumbuh dari rahim perjuangan kader, atau oleh figur yang hanya hadir ketika momentum kekuasaan mulai terbuka? Pertanyaan ini penting, karena pengalaman banyak partai menunjukkan bahwa kepemimpinan instan kerap melahirkan konflik berkepanjangan.
Ketika kader merasa diabaikan, soliditas partai akan rapuh. Energi organisasi habis untuk konflik internal, sementara kerja-kerja membangun basis politik justru terbengkalai. Pada titik itu, partai tidak sedang tumbuh, melainkan sedang kehilangan daya hidupnya sendiri. Padahal, partai yang besar bukanlah partai yang hanya kuat saat menang, tetapi partai yang tetap kokoh saat menghadapi ujian.
Demokrat Aceh membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memahami denyut perjuangan kader di lapangan. Sosok yang mengerti bagaimana membangun struktur, menjaga loyalitas, dan mempertahankan marwah partai di tengah persaingan politik Aceh yang semakin kompleks. Karena itu, ukuran kepemimpinan tidak boleh hanya bertumpu pada popularitas, melainkan juga pada integritas, pengalaman, dan kemampuan merawat organisasi.
Pada akhirnya, Musda bukan sekadar memilih ketua. Ia adalah penentu arah masa depan Demokrat Aceh. Jika partai ingin tetap besar dan dihormati, maka kaderisasi harus dijaga sebagai fondasi utama. Sebab, partai yang mengabaikan kadernya sendiri perlahan akan kehilangan jiwa perjuangannya.
Pesan bijaknya sederhana adalah partai politik boleh membuka pintu, tetapi jangan sampai kehilangan rumahnya. Keterbukaan tanpa penjagaan nilai hanya akan melahirkan pragmatisme. Sebaliknya, kaderisasi yang dijaga dengan bijak akan membuat partai tetap tegak, relevan, dan dihormati oleh rakyat. [**]
Penulis: Dr Usman Lamreung (Pengamat Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Dosen Fisipol Universitas Iskandar Muda)
Sebelumnya
