Aryos Nivada, Pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi. Foro: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Kolom - Ketika meja perundingan gagal maka senjata yang akan berbicara. Kredo inilah yang sedang terjadi Timur Tengah. Bom dan rudal menari-nari di langit Teheran dan kawasan Teluk. Proxy war yang dingin antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran, kini berubah wajah menjadi konfrontasi terbuka nan brutal. Kembang api raksasa melahap kota permukim warga sipil.
Perang terbuka antara Amerika Serikat-Israel vs Iran bukan sekadar kabar duka dari Timur Tengah. Tabung besi dingin yang dipasang hulu letak goncangan dahsyat dan merambat cepat melalui urat nadi energi global, Selat Hormuz. Jantung ekonomi dunia pun berdenyut kencang. Nilai tukar rupiah ikut tergoncang, dan menantang akar paling fundamental yakni politik bebas-aktif Indonesia.
Di tengah riuh rendah seruan perang dan klaim kemenangan, Indonesia terdorong ke persimpangan jalan politik bebas aktif. Kita dihadapkan pada ironi pahit. Di satu sisi, kita memiliki spirit konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial terpanggil. Pada sisi yang lain terdapat fakta bahka negara kuat kian brutal mempertontonkan tindakan semenan-menahna terhadap negara lain yang berdaulat.
Realitas politik internasional yang tampak kian brutal, di mana negara kuat bertindak semaunya terhadap negara lemah dan tak berdaya mendorong kita untuk tidak lagi bersembunyi di balik selimut politik bebas aktif. Lanskap politik dan keamanan Indonesia pasca serangan ini tidak akan pernah sama. Pertanyaannya, apakah kita menjadi “juru damai” yang sunyi atau tampail sebagai nahkoda yang cermat mengendalikan kapal dalam badai ambang perang dunia III kali ini?
Serangan terbuka AS-Israel ke Iran telah mengonfirmasi tesis paling pesimis dalam cara pandang ‘Hubungan Internasional’ dunia masih berkutat dalam kutukan realisme. Seperti diingatkan oleh Philips Vermonte, Dekan FIS UIII, dalam analisisnya di Kompas.id, tindakan AS saat ini adalah perwujudan nyata dari prinsip "the strong do what they can and the weak suffer what they must" sebuah fragmen dari Dialog Melian yang dicatat Thucydides, yang sering disalahartikan sebagai pembenaran atas politik kekuasaan mutlak.
Namun, bacaan atas realisme ini tidak boleh membuat kita lumpuh. Justru kita harus melihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di kawasan. Prof. Ruth Santini dari University of Naples, dalam kuliahnya di FISIP UNDIP, menjelaskan bahwa Timur Tengah adalah sebuah Regional Security Complex (Kompleks Keamanan Regional), di mana masalah keamanan antar negara saling terkait erat dan tidak bisa dipisahkan . Ketika AS dan Israel melancarkan serangan untuk melumpuhkan Iran, mereka tidak hanya menyerang satu negara, tetapi seluruh arsitektur keamanan kawasan yang rapuh.
Bahkan respon datang dari mantan Ketua Komisi I DPR, Mahfuz Sidik, dengan tepat memetakan setidaknya lima dampak sistemik yang harus kita waspadai. Pertama, potensi kekacauan politik di negara-negara Teluk yang menjadi sekutu AS. Kedua, raibnya perimbangan militer kawasan. Jika Iran berhasil dilemahkan, Israel akan menjadi kekuatan dominan tanpa penyeimbang, sebuah skenario berbahaya yang membuka ruang ekspansi militer lebih lanjut. Ini bukan lagi sekadar konflik Palestina-Israel, melainkan ancaman nyata bagi kedaulatan negara-negara Arab sendiri.
Di tengah pusaran ini, posisi Indonesia justru berada dalam situasi yang paling paradoks. Saat dunia memanas, Pemerintah Indonesia justru menghadapi desakan keras dari DPR untuk keluar dari Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS, Donald Trump. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, dengan tegas menyatakan bahwa keikutsertaan dalam forum tersebut telah mencederai prinsip bebas aktif dan dapat dianggap sebagai dukungan terselubung terhadap agresi AS-Israel .
Kritik ini bukan tanpa alasan. BoP, yang awalnya dirancang sebagai jalan baru untuk perdamaian Palestina-Israel, kini terancam menjadi jerat diplomatik. Di saat AS dan Israel secara terang-terangan melanggar kedaulatan Iran, diamnya Indonesia dan partisipasinya dalam institusi yang digagas AS bisa ditafsirkan sebagai legitimasi atas kekerasan tersebut. Ini adalah bumerang politik yang akan merusak kredibilitas Indonesia di mata dunia Islam dan negara berkembang, yang selama ini kita bangun mati-matian sejak Konferensi Asia Afrika 1955.
Namun, respons cepat juga harus dibarengi dengan kejelian. Pakar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, mengingatkan bahwa menjadi mediator di saat konflik memuncak adalah langkah yang sia-sia. "Para pihak yang berkonflik sedang tinggi-tingginya saling melakukan serangan yang merasa selangkah lagi akan menang," ujarnya. Tawaran Presiden Prabowo untuk terbang ke Teheran memfasilitasi dialog adalah niat mulia yang mencerminkan keberanian diplomasi Indonesia. Namun, jika dilakukan saat rudal masih berterbangan, inisiatif tersebut berisiko ditolak atau dimanfaatkan sebagai alat legitimasi oleh salah satu pihak yang bertikai.
Di luar dinamika diplomatik di New York atau Riyadh, dampak perang ini sudah terasa di dapur rakyat Indonesia. Eskalasi di Timur Tengah memicu kekhawatiran lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok global. Mahfuz Sidik memperingatkan bahwa jika Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandab yang dilalui puluhan persen pasokan minyak dan perdagangan global terganggu, maka dunia siap-siap menghadapi resesi baru . Indonesia, sebagai negara net importir minyak, akan terkena dampak ganda inflasi tertinggi dan tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Karena itu, langkah-langkah mitigasi ekonomi harus berjalan paralel dengan langkah diplomatik. Pemerintah, seperti diusulkan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, harus menyiapkan jaring pengaman sosial (social safety net) dan mengantisipasi gejolak harga pangan, terutama di bulan Ramadhan. Stabilitas politik domestik adalah harga mati yang harus dijaga.
Lebih dari itu, prioritas utama yang tidak boleh dilupakan adalah keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di zona konflik. Anggota Komisi I DPR, Andina Thresia Narang, menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian untuk evakuasi dan perlindungan WNI . Ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan ujian nyata kehadiran negara bagi warganya di tengah kerasnya politik global.
Perang Irak, Israel, dan Amerika kali ini adalah ujian paling berat bagi politik luar negeri Indonesia dalam satu dekade terakhir. Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang tidak hitam-putih. Namun, pandangan Alexander Wendt dalam teori Hubungan Internasional patut kita renungkan menyatakan,"anarchy is what states make of it." Anarki dunia bukanlah takdir; ia adalah apa yang kita buat bersama.
Jika Indonesia ikut-ikutan dalam logika realisme sempit dengan diam atau justru terjebak dalam aliansi yang merugikan, maka kita ikut andil dalam melanggengkan anarki tersebut. Sebaliknya, kita harus menggunakan convening power yang kita miliki. Saatnya menghidupkan kembali semangat Bandung, membangun koalisi negara-negara menengah dan berkembang di PBB dan OKI untuk mengutuk agresi, bukan sekadar menyerukan "menahan diri".
Kita harus teguh pada prinsip bahwa penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan stabilitas kawasan harus terus diperjuangkan, tanpa harus tunduk pada tekanan geopolitik kekuatan besar. Dalam bahasa Thucydides yang sebenarnya, kemenangan sejati bukanlah saat yang kuat menaklukkan yang lemah, tetapi ketika keadilan dan kerja sama ditegakkan di atas reruntuhan perang.
Indonesia harus menjadi suara rasional di tengah hiruk-pikuk genderang perang. Jika tidak, kita bukan hanya ikut terseret dalam pusaran konflik, tetapi juga kehilangan jati diri sebagai sebagai negara non-blok yang menjunjung tinggi perdamaian abadi.
Penulis: Aryos Nivada, Pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi
Sebelumnya
