Ketika Kesultanan Aceh Darussalam Menjadikan Pendidikan sebagai Kekuatan Politik

DIALEKSIS.COM | Kolom - Ketika berbicara tentang Kesultanan Aceh Darussalam, perhatian kita sering berhenti pada Sultan Iskandar Muda, kekuatan militer, luas wilayah kekuasaan, perdagangan, atau hubungan Aceh dengan dunia Islam. Padahal, ada kekuatan lain yang tidak kalah penting: pendidikan Islam. 

Aceh pada masa kesultanannya tidak sekadar membangun negara, tetapi juga membangun manusia melalui masjid, meunasah, rangkang, dayah dan jaringan ulama.

Kesultanan Aceh Darussalam tumbuh pada awal abad ke-16. Sultan Ali Mughayat Syah menjadi tokoh penting dalam pembentukan dan konsolidasi Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam perkembangannya, terutama pada abad ke-17, Aceh tampil sebagai salah satu pusat politik, perdagangan dan intelektual Islam penting di kawasan Asia Tenggara. 

Puncak perkembangan tersebut berlangsung pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Kajian Denys Lombard menunjukkan bahwa kehidupan Aceh pada masa itu tidak dapat dipisahkan antara politik, ekonomi, agama, kebudayaan dan kehidupan intelektual.

Di sinilah menariknya melihat Aceh melalui perspektif politik pendidikan Islam. Pendidikan bukan sekadar kegiatan mengajarkan ilmu agama. Ia menjadi bagian dari pembentukan masyarakat, legitimasi kekuasaan dan pembangunan peradaban.

Hubungan antara sultan dan ulama menjadi salah satu fondasinya. Dalam tradisi politik Aceh, ulama mempunyai posisi penting sebagai pemberi nasihat keagamaan sekaligus rujukan dalam berbagai persoalan kerajaan. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Syamsuddin al-Sumatrani dikenal sebagai ulama dan penasihat kerajaan dengan kedudukan sebagai Syekh al-Islam. Pada masa berikutnya, Nuruddin al-Raniri dan Abdurrauf al-Singkili juga memainkan peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan intelektual Aceh.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan politik tidak berdiri sendirian. Sultan membutuhkan legitimasi keilmuan dan keagamaan, sementara ulama membutuhkan ruang untuk mengembangkan ilmu dan dakwah. Dari hubungan timbal balik inilah pendidikan Islam berkembang menjadi bagian dari kehidupan negara.

Masjid menjadi salah satu ruang penting dalam proses tersebut. Ia bukan hanya tempat salat, tetapi juga tempat berkumpulnya masyarakat, berlangsungnya pengajaran dan berkembangnya diskusi keagamaan. Pada masa Iskandar Muda, pembangunan masjid mendapat perhatian besar. 

Masjid Baiturrahman, yang menurut kajian Denys Lombard dibangun sekitar 1614, menjadi salah satu simbol penting kehidupan keagamaan di pusat Kesultanan Aceh. Catatan Peter Mundy yang datang ke Aceh pada 1637 juga memberikan gambaran mengenai bangunan masjid tersebut.

Dari masjid, pendidikan kemudian berakar lebih dekat ke masyarakat melalui meunasah. Meunasah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang pendidikan dasar bagi masyarakat Aceh. Anak-anak belajar membaca Al-Qur'an, dasar-dasar agama, adab dan pengetahuan keislaman. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berada di pusat kerajaan. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di gampong.

Pada tingkat yang lebih tinggi terdapat dayah. Sejumlah penelitian mengenai sejarah pendidikan Islam Aceh menunjukkan bahwa meunasah, masjid, rangkang dan dayah membentuk jaringan pendidikan yang saling berhubungan. Dayah berkembang sebagai pusat pengkajian ilmu-ilmu Islam dan melahirkan ulama yang kemudian menyebarkan pengetahuan ke berbagai wilayah.

Yang menarik, perkembangan tersebut juga memperlihatkan bahwa Aceh tidak membangun pendidikan dalam ruang yang tertutup. Jaringan keilmuan Aceh berhubungan dengan dunia Islam yang lebih luas. Kehadiran ulama dari luar dan hubungan intelektual dengan pusat-pusat Islam seperti Haramain memperkaya perkembangan pemikiran Islam di Aceh. Karena itu, tidak mengherankan apabila Aceh melahirkan tokoh seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Raniri dan Abdurrauf al-Singkili yang karya dan pemikirannya melampaui batas wilayah Aceh.

Menurut saya, di sinilah kita perlu membaca kembali sejarah Aceh secara lebih kritis. Kejayaan Aceh tidak semata-mata lahir karena sultan memiliki kekuasaan, tentara dan perdagangan. Kejayaan itu juga lahir karena terdapat ekosistem pengetahuan. Sultan membangun kekuasaan, ulama membangun pemikiran, masjid menjadi ruang publik keagamaan, meunasah mendidik masyarakat, sedangkan dayah memproduksi dan meneruskan ilmu.

Model tersebut memperlihatkan sesuatu yang sering kita lupakan hari ini: pendidikan akan memiliki daya transformasi ketika ia tidak berjalan sendiri. Pendidikan harus terhubung dengan masyarakat, kebudayaan, kepemimpinan dan kebutuhan zaman.

Saya melihat sejarah ini bukan untuk membawa Aceh kembali ke masa lalu, melainkan untuk mengambil prinsip yang masih relevan. Kita tidak mungkin mengulang Kesultanan Aceh Darussalam dalam bentuk yang sama. Namun, kita dapat belajar dari cara masyarakat Aceh dahulu menempatkan ilmu sebagai bagian penting dari pembangunan.

Pertanyaannya sekarang: apakah pendidikan Islam di Aceh masih menjadi kekuatan pembentuk peradaban, atau sekadar menjadi institusi yang berjalan rutin?

Jika dahulu meunasah mendidik anak-anak kampung, dayah melahirkan ulama, masjid menjadi pusat pengetahuan, dan ulama ikut memberi arah bagi kekuasaan, maka tantangan Aceh hari ini adalah membangun kembali keterhubungan tersebut dalam konteks modern.

Dayah perlu berdialog dengan perguruan tinggi. Masjid perlu kembali menjadi pusat ilmu dan kebudayaan. Meunasah perlu diperkuat sebagai ruang pendidikan masyarakat. Ulama perlu hadir dalam persoalan sosial dan intelektual kontemporer. Sementara perguruan tinggi tidak boleh kehilangan akar sejarah dan kebudayaan Aceh.

Bagi saya, warisan terbesar Kesultanan Aceh Darussalam bukan hanya istana, senjata, naskah atau nama besar para sultan. Warisan terbesarnya adalah kesadaran bahwa ilmu pengetahuan dapat menjadi kekuatan untuk membangun masyarakat dan peradaban.

Karena itu, jika Aceh ingin kembali berbicara tentang kejayaan, mungkin kita tidak harus memulainya dari pembangunan yang paling megah. Kita dapat memulainya dari sesuatu yang dahulu telah menjadi kekuatan Aceh: membangun manusia melalui pendidikan.

Karena itu, menurut saya, tantangan pendidikan Aceh hari ini bukan memilih antara dayah atau akademik, melainkan bagaimana keduanya dapat saling menguatkan. Dayah memiliki kekuatan pada tradisi keilmuan Islam, pembentukan akhlak, kedisiplinan dan kedekatan dengan masyarakat. Perguruan tinggi memiliki kekuatan pada metodologi ilmiah, riset, teknologi, literasi dan kemampuan membaca perubahan zaman. 

Sejumlah kajian bahkan menunjukkan bahwa dayah di Aceh telah mulai mengembangkan model pendidikan terpadu dengan mengintegrasikan ilmu keislaman dan pengetahuan modern.

Saya membayangkan pendidikan Aceh ke depan tidak lagi mempertentangkan kitab dan jurnal, turats dan teknologi, teungku dan akademisi. Keduanya justru harus duduk dalam satu ruang untuk melahirkan generasi yang kuat secara spiritual, matang secara intelektual dan mampu menjawab persoalan zaman.

Sebab, jika dahulu pendidikan menjadi salah satu fondasi kejayaan Aceh Darussalam, maka hari ini pendidikan harus kembali menjadi fondasi kebangkitan Aceh. Bukan dengan mengulang masa lalu, tetapi dengan meneruskan semangatnya: menjadikan ilmu sebagai jalan membangun peradaban.

Terakhir, harapan saya, Aceh tidak hanya mewarisi sejarah pendidikan Islam, tetapi mampu menghidupkan kembali ruhnya dalam zaman baru. Dayah dan akademik harus berjalan bersama, melahirkan generasi berilmu, berakhlak, terbuka, dan mampu membawa Aceh kembali menjadi ruang tumbuhnya peradaban. [**]

Penulis: Teuku Avicenna Al Maududdy, M.Hum (Dosen Tetap Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh)