Beranda / Indonesia-SEZ / Perempuan Merdeka Ajak Pemerintah Terbuka tentang KEK Arun Lhokseumwe

Perempuan Merdeka Ajak Pemerintah Terbuka tentang KEK Arun Lhokseumwe

Kamis, 22 November 2018 14:45 WIB

Font: Ukuran: - +

Cut Meutia.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Aceh didorong untuk membuka semua informasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseunawe kepada publik khususnya kepada masyarakat Lhokseumawe dan Aceh Utara.  

"Jangan seperti dulu, yang akhirnya justru menjadi pemicu konflik antara perusahaan dan masyarakat sehingga mengundang pendekatan militer, " kata Cut Meutia, Rabu (22/11).

Cut Meutia mengakui banyak sudah informasi tentang KEK Arun Lhokseumawe. Namun, informasi yang menjelaskan secara terbuka posisi Pemerintah Aceh Utara, Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan posisi rakyat dalam kaitaannya dengan keberadaan KEK Arun Lhokseumawe dinilai masih perlu diperbanyak penjelasan gamblangnya.  

"Misalnya, publik harus tahu apakah ada keterlibatan saham Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Pemerintah Aceh Utara, publik juga perlu tahu apakah dalam daya tampung 30 ribu tenaga kerja itu ada skala prioritas untuk tenaga kerja setempat, termasuk informasi sejauhmana sudah kemajuan perkembangan KEK Arun Lhokseumawe menuju operasionalnya, " tambah Cut Meutia.  

Politisi Partai Aceh itu mengakui bahwa skema KEK untuk kawasan industri di Aceh Utara dan Lhokseumawe sudah tepat mengatasi masalah ekonomi Aceh Utara dan Lhokseumawe yang nyaris mati suri paska melemahnya aktifitas industri gas dan lainnya, yang sebelumnya menjadi faktor utama penggerak ekonomi setempat, bahkan termasuk untuk daerah lainnya di Aceh.  

"Kita berharap KEK Arun Lhokseumawe juga akan menjadi faktor penghidup ekonomi melalui skema investasi, " sebutnya.  

Hanya saja diingatkan agar sedini mungkin semua informasi dibuka kepada publik luas sehingga semua pihak dapat mempersiapkan diri dari setiap perkembangan yang ada.  

"Saya yakin, jika KEK Arun Lhokseumawe sukses apalagi bermanfaat nyata bagi pemerintah daerah dan rakyat sekitar, otomatis akan menjadi faktor penggerak masuknya ragam investasi di seluruh Aceh, dan minimnya realisasi investasi Aceh yang baru 61 triliun sangat mungkin mencapai angka ratusan triliun, tapi ingat rakyat harus yang paling banyak mendapat manfaat, " tegas Cut Meutia.  

Cut Meutia kembali menghimbau Pemerintah Aceh untuk lebih memaksimalkan keterbukaan informasi sehingga publikpun bisa ambil ikhtiar untuk ikut mendukung. 

"Minimal, kami bisa berdoa agar semua hambatan dapat diselesaikan, apa perlu rakyat mengirim surat kepada presiden?" tutup Cut Meutia. (p)

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda