• Bupati Aceh Tenggara Minta Orang Tua Dampingi Anak di Hari Pertama Masuk Sekolah

DIALEKSIS.COM | Kutacane - Sesuai dengan surat edaran Pemerintah Aceh Nomor : 400.3.2/8815 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Ramah Bagi Murid Baru, Satuan Pendidikan PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/SLB sederajat, di tahun ajaran 2025/2026.

• Ketika Polda mengusut Proyek Baktiya, Ketua DPRA Bereaksi, Ada Apa?

DIALEKSIS.COM | Indepth - Penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan desa di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, memasuki babak baru. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh resmi memanggil Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh guna dimintai keterangan. 

• Zuhdi Abrar: Ribuan ASN PPPK Aceh Belum Nikmati TPP, Gubernur Diminta Bertindak

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Aceh saat ini tengah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bagian dari proses perencanaan APBA Tahun Anggaran 2026. Namun, di balik proses teknokratik tersebut, terdapat harapan yang menguat dari kalangan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan yang lebih adil, khususnya dalam hal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

• Info BMKG Hari Ini: Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang di Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Blang Bintang kembali mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Aceh, Senin pagi (14/7/2025).

• Angka HIV/ AIDS di Aceh Tengah 76 Kasus, 30 Orang Meninggal Dunia

DIALEKSIS.COM | Takengon - Dinas Kesehatan Aceh Tengah, mencatat meningkatnya angka penderita HIV/AIDS dari kalangan homoseksual. Januari - Juli 2025 saat ini saja angka bertambah empat orang dinyatakan positif HIV/AIDS.

• Dr. Wiratmadinata: Anggota DPR Tidak Memiliki Kekebalan Hukum Dalam Hal Pidana

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota legislatif tidak memberikan kekebalan hukum (impunitas) terhadap proses penyelidikan atau penegakan hukum yang sah. Menurutnya, hak imunitas yang dimiliki oleh pejabat parlemen bersifat terbatas dan tidak bisa dijadikan tameng atas perbuatan melawan hukum, terutama dalam kasus korupsi.