
DIALEKSIS.COM | Jantho - Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., menghadiri sekaligus memberikan sambutan dan motivasi pada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hari pertama di SMA Negeri Modal Bangsa. Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah ini pada Senin (14/7/2025) diikuti oleh seluruh peserta didik baru, Kepala Sekolah, dan sebagian dewan guru.
DIALEKSIS.COM | Indepth - Penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan desa di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, memasuki babak baru. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh resmi memanggil Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh guna dimintai keterangan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Aceh saat ini tengah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bagian dari proses perencanaan APBA Tahun Anggaran 2026. Namun, di balik proses teknokratik tersebut, terdapat harapan yang menguat dari kalangan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan yang lebih adil, khususnya dalam hal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XII Partai Golkar Aceh, dinamika politik internal partai beringin itu semakin menghangat. Salah satu momentum penting tercatat terjadi pada Senin siang (14/7/2025), ketika sejumlah tokoh dan pengurus Partai Golkar Aceh menggelar pertemuan santai namun sarat makna di sebuah tempat yang dikenal bernama King Gym, Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Takengon - Dinas Kesehatan Aceh Tengah, mencatat meningkatnya angka penderita HIV/AIDS dari kalangan homoseksual. Januari - Juli 2025 saat ini saja angka bertambah empat orang dinyatakan positif HIV/AIDS.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota legislatif tidak memberikan kekebalan hukum (impunitas) terhadap proses penyelidikan atau penegakan hukum yang sah. Menurutnya, hak imunitas yang dimiliki oleh pejabat parlemen bersifat terbatas dan tidak bisa dijadikan tameng atas perbuatan melawan hukum, terutama dalam kasus korupsi.