Logo Dialeksis
Beranda / Liputan Khusus / Indepth / Penindakan Oknum Polisi Main Proyek Apa Sekedar Pencitraan?

Penindakan Oknum Polisi Main Proyek Apa Sekedar Pencitraan?

Selasa, 28 April 2020 07:00 WIB

Font: Ukuran: - +


Dimana ada manisan, sudah pasti ada semut memperebutkanya. Bila kita ibaratkan proyek itu seperti manisan, berbagai pihak tentu akan mencoba menikmatinya. Tidak tertutup kemungkinan mereka yang seharusnya mengawasi, justru ikut-ikutan memperebutkanya.

Kalau tidak ada api mana mungkin muncul asap. Sinyal adanya permainan proyek oleh mereka yang seharusnya mengawasi pelaksaan proyek, sudah ditiupkan Presiden Jokowidodo. Presiden meminta pihak kejaksaan dan Polri memberikan sanksi kepada oknum-oknumnya yang bermain proyek.

Sudah menjadi rahasia umum. Pihak yang seharusnya mengawasi proyek, namun ada oknumnya yang justru bermain. Untuk menunjukan profesionalisme dan menjaga citra sebagai aparat penegak hukum, Kapolri Jenderal Polisi Drs.Idham Azis, M.Si, menabuh genderang.

Akan menindak oknum oknum di kepolisian yang menikmati manisan dalam proyek. Spontan gagasan Kapolri ini menjadi pembahasan publik. Kapolri sudah memberikan sinyal, agar oknum oknum dikesatuanya tidak bermain proyek. Seriuskah atau hanya sekedar pencitraan?

Kapolri sudah membuat surat edaran bernomor R/2029/XI/2019 tertanggal 15 November 2019, yang ditanda tangani Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo. Surat edaran itu dengan tegas melarang bagi kesatuan Polri untuk bermain proyek.

Dalam surat itu disebutkan, agar pemerintah daerah tidak melayani/ memfasilitasi segala bentuk permintaan barang, uang, termasuk intimidasi/intervensi terhadap pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh oknum anggota Polda, Polres, Polsek, atau pihak lain yang mengatasnamakan kesatuan Polri.

Sekedar shock terapi buat pencitraan, atau aparat penegak hukum ini serius ingin menunjukan profesionalisme kesatuanya dalam membangun negeri ini?


Harapan Publik

Surat edaran Kapolri telah memunculkan harapan baru bagi publik. Ada harapan negeri ini akan tertata dengan baik.Apabila aparat pengawas yang menegakan hukum, tidak ikut-ikutan menikmati manisanya proyek.

“Bukan rahasia umum, banyak juga Kapolres minta proyek. Nah ini bagian masalah, terjadi konspirasi. Kalau dia begitu, gubernur, wali kota silakan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan,” sebut Kapolri Idham Azis.

Sinyal yang menarik dari seorang Kapolri. Pernyataan Kapolri yang sudah menggelinding November tahun lalu, membuat Dialeksis.com berupaya merangkum berbagai pernyataan dari para pihak yang menaruh harapan agar polisi professional.

Menurut Alfian dari LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), pihak kepolisian harus melakukan penindakan secara internal terlebih dahulu. Tidak harus menunggu laporan dan tidak harus dipubish.

“Ditindak di internal dulu. Ketika ada temuan harus ditindak tegas. Tidak harus dipublish. Namun ketika tidak dilakukan penindakan di internal, publik yang akan membuat laporan mikir mikir dan melihat keadaan dulu. Bila tidak ada penindakan sulit membangun kepercayaan publik,” sebut Alfian.

Setelah adanya penindakan di internal, publik tentunya akan berani membuat laporan. Tentunya laporan itu harus dilengkapi dengan data dan fakta, sehingga tidak menjadi bumerang kepada si pelapor, sebutnya.

“Bila ada penindakan di internal, tingkat kepercayaan publik akan tumbuh. Kita sangat mendukung sikap Kapolri yang akan menindak oknum oknumnya bermain proyek. Namun sampai saat ini, MaTA belum ada menerima laporan dari masyarakat dan belum membuat laporan tentang oknum oknum yang bermain proyek,” sebut Alfian.

Demikian dengan Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri,pihaknya mendukung dan mengapresiasi kebijakan Kapolri, sehingga tidak ada lagi oknum oknum yang bermain proyek, karena dapat menggangu profesionalitas mereka sebagai penegak hukum.

Apakah hanya bentuk pencitraan? Gufron Mabruri masih belum berani memastikanya.” Kita perlu melihat dulu implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Kita tidak bisa berbicara lebih jauh soal ini, karena memang implementasinya masih sedang berjalan.

Meski begitu, keseriusan dalam implementasi inilah yang kemudian sangat ditunggu oleh publik. Sejauh mana keseriusan yang ditunjukkan Polri agar kebijakan tersebut terealisasi. Memastikan tidak ada polisi yang terlibat dalam penyimpangan. Itu semua sangat ditunggu di masyarakat.

Adanya ruang pengaduan sendiri (call center), tentu saja itu sesuatu yang bagus. Dalam artian bahwa ada media yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan praktik-praktik penyimpangan yang dilakukan di bawah.

“Saya kira akan sangat baik jika masyarakat bisa memanfaatkan lembaga-lembaga yang secara otoritas punya kekuatan. Misalnya Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan lembaga lain yang punya otoritas dan wewenang kuat, diatur oleh undang-undang,” sebutnya.

Terlebih lembaga-lembaga seperti ini memang fungsinya sebagai lembaga pengawasan, baik secara internal maupun eksternal terhadap kepolisian. Lembaga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, jelasnya.

Imparsial menilai, Mabes Polri punya keterbatasan untuk melakukan sosialisasi hingga menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan satuan-satuan di daerah mulai dari Polda, Polres hingga ke bawahnya untuk melakukan sosialisasi kebijakan tersebut, sehingga betul-betul diketahui masyarakat. Kemudian juga dengan memanfaatkan media.

Penegasan untuk dilakukan penindakan juga disampaikan Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) Agusta Mukhtar. Dia berharap Kapolri menindak oknum polisi yang bermain proyek atau memintah jatah proyek. Harus dibuktikan, bukan hanya sekedar wacana.

“Harus ada aksi nyata, perlu ada tindakan diinternal, kala insitusi polisi sudah bermain proyek tidak ada lagi independensi dan proses penegakan hukum,” kata Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) saat dihubungi Dialeksis.com, Senin (26/4/2020) di Banda Aceh.

“Sudah menjadi rahasia umum, oknum polisi bermain proyek, kadang ada proyek tertentu semua orang tahu itu proyek oknum polisi. Kalau ada oknum polisi dan pihak-pihak yang mengatas nama polisi atau lembaga, harus ditindak, siapa orangnya dan siapa dalangnya,” tambah Agusta.

Pihak Polri sudah menyediakan layanan pengaduan untuk mendukung pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat, tentu perlu dilindungi. Polri harus melindungi kerahasiaan identitas pelapor, sepanjang laporan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan benar, tambahnya.

“Berat mengubah perilaku aparat penegak hukum yang bermain proyek, karena sudah nyaman dengan kondisi seperti itu berlimpah uang yang banyak. Ini tugas berat secara kelembagaan kepolisian mengubah kultur yang lama berjalan bilamana ada hal itu terjadi. Instruksi kapolri jangan sampai hanya jadi pencitraan, mengesankan seolah olah serius padahal pepesan kosong juga ujungnya,” sebut Agusta.

Senada dengan sumber Dialeksis.com lainya, Akademisi Unsyiah, Aryos Nivada juga sangat mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan Kapolri soal permainan proyek.

"Masyarakat harus mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan Polri agar aparat penegak hukum lebih profesional dalam menjalankan fungsi dan perannya yang melekat antara kelembagaan dan UU," sebut Aryos Nivada.

Senada dengan sumber lainya, Aryos juga meminta adanya tindakan tegas dalam bentuk penindakan terhadap oknum-oknum yang menikmati manisan proyek.

"Selain itu penting untuk dievaluasi terhadap oknum yang terlibat, apakah memiliki relasi antara kedua belah pihak. Karena bisa saja oknum yang terlibat itu diminta oleh pejabat untuk mengamankan proyek tersebut," kata dosen Fisip Unsyiah ini.

Pada intinya Aryos meminta kepada birokrasi, dan para pengusaha, untuk tidak menarik aparat penegak hukum kedalam pusaran permainan proyek."Jangan libatkan mereka (aparat penegak hukum) dalam permainan proyek," sebut Aryos.

Menurut pemerhati politik dan keamanan Aceh ini, kebijakan tegas Polri ini juga harus diiringi peningkatan kesejahteraan bagi aparat kepolisian. Beri kesejahteraan yang layak, sehingga polisi tidak terjebak pada pemikiran untuk menambah pundi-pundi kekayaannya.

"Saya menyarankan kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan ke call center/WA 081384682019 atau melalui email divpropampolri@yahoo.co.id,dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid,” jelasnya.

Demikian dengan Nasrul Rizal, Jaringan Survei Inisiatif (JSI) selain mengapresiasi langkah positif itu. Senada dengan keterangan sumber Dialeksis.com lainya, Nasrul Rizal juga menekankan agar bukan hanya menindak oknum polisi dan jaksa yang bermain proyek, namun juga harus menindak oknum yang melakukan pemerasan kepada pengusaha.

Nasrul Rizal menilai, ada oknum polisi dan jaksa yang bermain proyek mengambil uang APBD daerah. Keadaan ini sudah menjadi rahasia umum. Itu sudah menjadi permasalahan secara nasional, termasuk di Aceh.


Aceh dan Potensi Suap Menyuap

Untuk Aceh, Alfian dari LSM MaTA lebih jauh memberikan penjelasan kepada Dialeksis.com, potensi sangat besar dalam suap menyuap khususnya pengadaan barang dan jasa. Ini lebih besar potensinya daripada grafitasi.

Walau sudah ada satgas yang dibentuk untuk memperkecil pungli, atau satgas sejenisnya, tetapi satgas ini masih bermain di uang recehan. Itu levelnya operasional tidak pada posisi untuk pejabat penyelenggara negara.

“Seharusnya satgas masuk pada level penyelenggara negara. Sudah ada beberapa kasus yang ditangani Satber pungli, namun di pengadilan kita lihat ada beberapa kasus yang diponis bebas,” sebut Alfian.

“Pengadaan barang dan jasa adalah wilayah yang paling besar terjadi suap menyuap, karena adanya kepentingan. Ini sudah menjadi rahasia umum. Proses untuk menghentikannya bukan hanya sekedar wilayah penindakan, namun ada wilayah pencegahan,” jelasnya.

Menurut Alfian, sampai hari ini pemerintah Aceh tidak pernah secara internal membuat semacam tim pengaduan, ketika ada potensi suap, mau dibuat laporan kemana? Sejuah tidak ada. Dilain sisi masyarakat juga tidak percaya, ketika ada system yang lebih bagus dibangun untuk menimalisir potensi tersebut.

Siapa saja aktor yang berpotensi memainkan peran suap menyuap itu? “Modusnya macam macam, muaranya tetap kepala daerah selaku kuasa pengguna anggaran. Tapi kepala daerah kan tidak main secara operasional. Karena secara operasional kepala daerah itu ada orang kepercayaanya,” jelas Alfian.

Adanya operasi kasus yang ketangkap tangan oleh KPK. Ketika dikrontruksi tergambar bahwa kepala daerah mengatur orang orangnya yang dia percaya, tidak harus langsung adanya setoran ke kepala daerah, kata Alfian.

“Modusnya macam macam. Senantiasa berkembang. Walau belum bisa dipastikan dengan pembuktian, namun dapat dipastikan modus suap menyuap itu, kini bulan lagi dalam bentuk uang. Namun sudah masuk dalam investasi, misalnya membeli emas batangan, pembelihan lahan, bangunan dan lainya,” jelas LSM MaTA ini.

Pencuain uang. Money loundary. Semuanya untuk mengelabui petugas, menghindari penulusuran penyidikan. Bermainya sudah beragam, modusnya bermacam-macam, kata Alfian.

Alfian melihat kontek lokal Aceh celah itu sangat besar potensinya. Pengadaan barang dan jasa yang berbalut kepentingan di dalamnya, sangat besar potensi suap menyuap untuk memperkaya diri oknum tertentu.

Seriuskah Polisi Menindak?

Publik berharap, pihak polisi yang sudah mengumandangkan akan mengambil tindakan terhadap okum-oknum dikesatuanya yang nakal, bukan hanya sekedar pencitraan, namun ada tindakan yang nyata.

Menanggapi keinginan masyarakat yang menaruh harapan pada pidak penyidik untuk tidak terlibat dalam pusaran manisan, Dialeksi.com meminta tangapan Pungki Indarti, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Menjawab Dialeksis.com, Pungki Indarti menyebutkan, Kompolnas mendukung kebijakan Kapolri yang akan menindak oknum polisi yang bermain proyek.

“Kadiv Propam sudah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat edaran kepada para Kepala Daerah. Kami melihat Kapolri serius dalam hal ini,” sebut Pungki.

Kompolnas akan menindaklanjuti jika ada masyarakat yang mengadukan temuan dengan data yang valid. Agar dapat diproses oleh pengawas internal, Kompolnas menyarankan agar masyarakat dapat terlebih dahulu melaporkan kepada Propam, sebut Pungki.

Dialeksis.com juga meminta keterangan Kabiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal, tentang penjaminan terhadap pelapor, serta sudah adakah masyarakat di Bumi Pertiwi yang menyampaikan laporanya atas kebijakan Kapolri ini.

Namun WA yang disampaikan Dialeksis.com tidak mendapat balasan dari Kabiv Humas Polri ini, demikian dengan sambungan selular, walau nada masuk terdengar, namun Irjen Pol ini belum menanggapi.

Publik berharap, pihak kepolisian yang sudah menabuh genderang akan melakukan penindakan terhadap oknum-oknumnya yang “ bergumul” dengan manisan proyek, bukan hanya sekedar meniupkan hembusan angin dan terkesan sebagai pencitraan. Namun mampu diwujudkan dalam bentuk nyata. Publik menanti sikapmu hai pengayom bangsa. (Bahtiar Gayo)


Editor :
Redaksi

dalimi
utu lebaran
Komentar Anda
hendri budian