Rapat Pleno KKI membahas tentang laporan singkat hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap penguasaan Teknologi Kunci Program Prioritas Alpalhankam, serta Program Prioritas Pengadaan Alpalhankam oleh industri pertahanan dalam negeri. [Foto: Dispen AL]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebagai upaya membangun kemandirian industri pertahanan Indonesia, demi tercapainya pertahanan negara yang tangguh dan berdaya saing, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma mewakili Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menghadiri Pembukaan Rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) TA. 2024 yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan RI) M. Herindra bertempat di Aula Nusantara Gedung Jend. Urip Sumoharjo, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat pada Kamis (10/10/2024).

Pada rapat tersebut membahas tentang perkembangan teknologi di bidang siber, penggunaan Alutsista berteknologi canggih seperti Iron Dome, serta investasi dalam riset dan pengembangan teknologi pertahanan dan membangun kerjasama internasional, guna memperkuat kemampuan deteksi dan cegah dini serta respon cepat terhadap ancaman modern di wilayah kedaulatan negara.

Wamenhan RI dalam sambutannya menyampaikan Rapat Pleno KKIP mengusung tema “Kemandirian Industri Pertahanan Menuju Indonesia Emas 2045”. 

Hal tersebut sejalan dengan visi pertahanan negara dan pelaksanaan misi negara. Selain itu, tema ini juga mengajak kita untuk duduk bersama membahas dan merumuskan langkah strategis, disamping itu juga membahas rekomendasi kebijakan yang konkret, aplikatif, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas serta kapabilitas industri pertahanan dalam negeri.

“Kita harus mampu mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan besar, yaitu tercapainya kemandirian industri pertahanan Indonesia. Saya yakin bahwa upaya kita akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pertahanan nasional dan peningkatan daya saing industri pertahanan Indonesia di tingkat global,” ujar Wamenhan RI.

Rapat Pleno KKI juga membahas tentang laporan singkat hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap penguasaan Teknologi Kunci Program Prioritas Alpalhankam, serta Program Prioritas Pengadaan Alpalhankam oleh industri pertahanan dalam negeri, di mana tujuan dari kebijakan industri pertahanan adalah kemandirian pemenuhan Alpalhankam.

“Kehadiran kita di sini sebagai anggota KKIP dan pihak terkait, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang masih terjadi dalam pengembangan industri pertahanan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk benar-benar memahami esensi pembentukkan KKIP, baik secara tugas dan fungsi maupun wewenang KKIP,” tegas Wamenhan RI.

Pada kesempatan terpisah, Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh jajaran TNI AL untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas kedaulatan negara, serta kerja sama dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri. [*]