Sabtu, 10 Mei 2025
Beranda / Pertahanan dan Keamanan / Mayjen Purn Amiruddin Usman Dukung Pembentukan Batalyon di Aceh: "Ini Solusi Lapangan Kerja, Bukan Ancaman"

Mayjen Purn Amiruddin Usman Dukung Pembentukan Batalyon di Aceh: "Ini Solusi Lapangan Kerja, Bukan Ancaman"

Sabtu, 10 Mei 2025 09:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Arn



DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mantan Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh Kemenkopolhukam, Mayjen (Purn) TNI Amiruddin Usman, S.IP., merespon artikel berjudul “Dentingan Periuk dan Sendok Pembentukan Batalyon di Aceh” dengan penuh optimisme. Menurutnya, rencana pembentukan batalyon ini justru menjadi peluang emas bagi pemuda Aceh untuk memperoleh lapangan pekerjaan dalam skala besar, sekaligus mendorong kesejahteraan daerah.

Amiruddin Usman menyatakan kesepahamannya dengan sejumlah tokoh, termasuk dosen Aryos Nivada, Bang Hendra Fadil, Kasad, Pangdam IM, dan Prof Herman Fithra, yang dinilainya memiliki visi progresif.

“Ulasan mereka menggambarkan pola pikir maju. Pemda Aceh perlu introspeksi: selama ini, berapa ribu lapangan kerja berhasil diciptakan untuk pemuda? Kinerja Pemda dalam mensejahterakan rakyat masih jauh dari harapan. Tak heran Aceh tetap termiskin,” tegasnya.

Ia menegaskan, kehadiran batalyon yang rencananya merekrut ribuan pemuda lokal justru patut disyukuri. 

“Ini jawaban konkret pengangguran. Mereka akan menjadi tentara Aceh, bekerja untuk daerahnya sendiri. Tidak perlu ada kekhawatiran ‘jeruk makan jeruk’ mereka pasti mencintai tanah kelahiran dan saudara-saudaranya,” ujar Amiruddin mantan Deputi I Bid. Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam RI.

Amiruddin menekankan bahwa fungsi batalyon ini lebih berfokus pada pembangunan ketimbang operasi militer. “Komposisinya bukan untuk tempur, melainkan berorientasi pada output kesejahteraan, seperti infrastruktur atau program sosial,” jelasnya pelaku sejarah perdamaian Aceh ini.

Ia juga mengkritik tokoh-tokoh yang masih berkutat pada kecurigaan masa lalu dan MoU Helsinki. “MoU itu sebagian besar sudah tidak relevan. Misalnya, AMM (Aceh Monitoring Mission) dari Eropa dan ASEAN sudah bubar. Begitu pula proses pemotongan senjata, yang kini tak berlaku lagi,” paparnya.

Alih-alih memperdebatkan MoU, Usman mendesak semua pihak mengoptimalkan otonomi khusus Aceh. “UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai Perpres belum diimplementasikan maksimal. Dana otsus yang digelontorkan bertahun-tahun pun tak terasa dampaknya bagi rakyat,” kritiknya.

Ia mengingatkan agar Pemda Aceh tidak terus meminta tanpa memanfaatkan apa yang telah diberikan. “Jangan hanya menuntut, tapi abaikan fasilitas yang ada. Saatnya bergerak maju, bukan terpaku pada masa lalu,” tegas Amiruddin Usman.

Di akhir tanggapannya, pria yang pernah memimpin FKK Desk Aceh ini menyampaikan pesan rindu untuk Aceh dan rekan-rekannya. “Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Ini sekadar ungkapan kerinduan saya pada Aceh dan sahabat di sana,” tutupnya penuh haru.

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
diskes
hardiknas