Senin, 08 Juni 2026
Beranda / Pertahanan dan Keamanan / Lima Jenderal Masuk Radar Calon Kapolda Aceh, Siapa Paling Menguat?

Lima Jenderal Masuk Radar Calon Kapolda Aceh, Siapa Paling Menguat?

Senin, 08 Juni 2026 16:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Redaksi

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bursa calon Kapolda Aceh mulai menjadi perhatian publik. Sejumlah nama perwira tinggi Polri disebut masuk dalam radar suksesi kepemimpinan Polda Aceh.

Hasil tracking data redaksi Dialeksis menemukan sedikitnya lima sosok yang dinilai memiliki rekam jejak kuat untuk memimpin institusi kepolisian di Tanah Rencong. Mereka antara lain Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, Brigjen Pol Dedy Tabrani, Brigjen Pol Ruddi Setiawan, Brigjen Pol Armaini, dan Brigjen Pol Dicky Sondani.

Kelima nama tersebut datang dari latar pengalaman berbeda. Ada yang kuat di manajemen sumber daya manusia Polri, ada yang berpengalaman dalam pemberantasan narkotika, ada yang matang di bidang pengawasan internal, serta ada pula yang memiliki jejak panjang bertugas di Aceh.

Meski Mabes Polri belum mengumumkan secara resmi siapa yang akan dipercaya sebagai Kapolda Aceh, peta nama yang beredar menunjukkan posisi Kapolda Aceh tetap menjadi jabatan strategis. Aceh bukan hanya daerah dengan kekhususan politik dan hukum, tetapi juga wilayah yang memiliki tantangan keamanan kompleks, mulai dari peredaran narkotika lintas negara, dinamika sosial pascakonflik, pengamanan investasi, hingga menjaga stabilitas pembangunan.

Ari Wahyu Widodo, Jenderal SDM yang Kini Menjabat Wakapolda Aceh

Nama Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo menjadi salah satu figur yang paling dekat dengan struktur Polda Aceh saat ini. Ia menjabat sebagai Wakapolda Aceh setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi melalui Surat Telegram Nomor ST/488/III/KEP/2025 tertanggal 12 Maret 2025. Dalam telegram itu, Ari ditunjuk menggantikan Brigjen Pol Misbahul Munauwar. Sebelumnya, Ari menjabat Kabaganev Rojianstra SSDM Polri.

Latar karier Ari banyak bersentuhan dengan bidang sumber daya manusia. Jejak tersebut memberi gambaran bahwa ia merupakan figur yang memahami tata kelola organisasi, pembinaan personel, dan kebutuhan konsolidasi internal kepolisian.

Bila dilihat dari kebutuhan Polda Aceh, sosok seperti Ari memiliki nilai strategis. Sebagai Wakapolda, ia telah memahami ritme kerja internal, karakter wilayah, serta peta persoalan keamanan di Aceh dari dekat. Pengalaman tersebut menjadi modal penting bila nantinya dipercaya naik menjadi orang nomor satu di Polda Aceh.

Ari bisa disebut sebagai figur kesinambungan. Ia tidak datang dari luar sistem Polda Aceh, melainkan sudah berada di dalam struktur komando. Dalam konteks organisasi kepolisian, faktor kesinambungan sering menjadi pertimbangan penting, terutama untuk menjaga stabilitas internal dan memastikan program yang sedang berjalan tidak terputus.

Dedy Tabrani, Dari Penakluk Teror ke Kepala BNNP Aceh

Nama Brigjen Pol Dedy Tabrani juga masuk dalam daftar figur yang diperbincangkan. Ia saat ini dikenal sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Dalam arsip pemberitaan Dialeksis, Dedy Tabrani dilantik sebagai Kepala BNNP Aceh pada Jumat, 12 Desember 2025. Sebelum bertugas di Aceh, ia menjabat sebagai Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah.

Dedy bukan sosok baru dalam dunia penegakan hukum. Salah satu rekam jejak paling menonjol adalah keterlibatannya dalam penanganan serangan teror di kawasan Thamrin, Jakarta, pada Januari 2016. Saat itu, Dedy yang menjabat Kapolsek Menteng tercatat berada di garis depan penanganan situasi darurat. Atas keberanian tersebut, ia menerima penghargaan dari institusi Polri.

Selain pengalaman lapangan, Dedy juga memiliki kekuatan akademik. Ia meraih gelar doktor Ilmu Kepolisian pada 2020 dengan predikat summa cum laude. Fokus keilmuannya berkaitan dengan kajian terorisme keluarga, radikalisme, serta strategi pencegahan kekerasan berbasis pendekatan sosial.

Dalam konteks Aceh, latar Dedy menjadi relevan karena provinsi ini masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan narkotika. Posisi Aceh yang berada di jalur strategis Selat Malaka kerap dimanfaatkan jaringan narkoba lintas negara. Karena itu, figur yang memahami kerja pemberantasan narkotika, pencegahan, rehabilitasi, dan koordinasi lintas lembaga memiliki nilai penting.

Dedy menawarkan kombinasi antara keberanian lapangan dan kapasitas akademik. Ia bukan hanya terbiasa membaca persoalan dari sisi operasi, tetapi juga dari sisi kebijakan dan pencegahan jangka panjang.

Ruddi Setiawan, Spesialis Narkoba yang Pernah Mengabdi di Polda Aceh

Brigjen Pol Ruddi Setiawan juga menjadi salah satu nama yang kuat dalam bursa calon Kapolda Aceh. Ia memiliki jejak langsung di Polda Aceh, terutama saat menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh.

Dalam arsip Dialeksis, Ruddi Setiawan tercatat pernah menjabat Dirresnarkoba Polda Aceh sebelum dimutasi sebagai Perwira Tinggi Bareskrim Polri dalam rangka penugasan pada BNN. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2775/XII/KEP./2022.

Jejak Ruddi di bidang narkotika menjadi catatan penting. Aceh selama ini dikenal sebagai salah satu pintu masuk rawan peredaran narkoba, terutama sabu dari jaringan internasional. Dengan pengalaman di Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, Ruddi dinilai memahami peta jaringan, pola penyelundupan, hingga karakter penindakan di lapangan.

Karier Ruddi kemudian berlanjut di tingkat nasional. Berdasarkan publikasi Tribratanews Polri, dalam mutasi Februari 2026, Ruddi Setiawan tercatat mendapat kepercayaan sebagai Kapuslitbang Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam ST Kapolri Nomor ST/440/II/KEP./2026 tertanggal 27 Februari 2026.

Kombinasi pengalaman lapangan di Aceh, penugasan di BNN, dan posisi strategis di Litbang Polri membuat Ruddi memiliki profil yang kuat. Ia bukan hanya memahami aspek penindakan, tetapi juga pengembangan kebijakan berbasis riset. Dalam konteks Aceh, pendekatan seperti ini dibutuhkan agar pemberantasan narkoba tidak semata mengandalkan penangkapan, tetapi juga pemetaan jaringan, pencegahan, dan penguatan intelijen.

Armaini, Putra Aceh yang Dikenal Humanis

Brigjen Pol Armaini menjadi nama yang memiliki kedekatan emosional dengan Aceh. Ia merupakan putra Aceh yang lahir di Gampong Deah Baro, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, pada 18 Agustus 1974. Dalam pemberitaan Dialeksis, Armaini resmi menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi dan dipercaya menjabat sebagai Akreditor Propam Kepolisian Utama Tingkat II Divpropam Polri.

Karier Armaini cukup panjang dan banyak bersentuhan dengan Aceh. Ia pernah menjabat Wakapolres Bireuen, Wakapolres Aceh Singkil, Wakapolres Sabang, Wakapolres Banda Aceh, hingga kemudian dipercaya sebagai Kapolres Karimun dan Kapolresta Yogyakarta. Sebelum pecah bintang, ia juga pernah menjabat Sesrowabprof Divpropam Polri.

Kekuatan Armaini terletak pada dua hal: pengalaman kewilayahan dan kedekatan sosial. Ia dikenal sebagai sosok yang humanis, sederhana, dan mudah berbaur dengan masyarakat. Karakter ini penting untuk Aceh, daerah yang membutuhkan pemimpin keamanan bukan hanya tegas, tetapi juga mampu membangun komunikasi sosial.

Sebagai putra Aceh, Armaini memiliki nilai simbolik yang kuat. Kehadirannya dalam bursa calon Kapolda Aceh bisa dipandang sebagai representasi kader kepolisian asal daerah yang berhasil meniti karier nasional. Namun, faktor asal daerah tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang lebih penting adalah kemampuan menjaga netralitas, profesionalitas, dan keberanian mengambil keputusan di tengah dinamika keamanan Aceh.

Dicky Sondani, Lama Bertugas dan Paham Karakter Aceh

Nama Brigjen Pol Dicky Sondani juga tidak asing bagi publik Aceh. Ia memiliki rekam jejak panjang di Tanah Rencong, mulai dari jabatan di Ditlantas Polda Aceh, Kapolres Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tamiang, hingga Direktur Lalu Lintas Polda Aceh.

Dicky merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1993. Ia pernah bertugas di berbagai daerah, seperti Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, hingga Mabes Polri. Pada mutasi Mei 2025, Dicky mendapat promosi menjadi Wakapolda Bengkulu sekaligus menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi.

Pengalaman Dicky di Aceh cukup menonjol. Ia pernah menjabat Kapolres Aceh Tengah dan Kapolres Aceh Tamiang. Ia juga pernah menjadi Dirlantas Polda Aceh pada 2019. Saat menjabat Dirlantas, ia mendapat apresiasi atas inovasi dan peningkatan pelayanan Samsat, termasuk pada masa pandemi Covid-19.

Dicky dikenal memiliki kemampuan komunikasi publik. Latar belakangnya di bidang lalu lintas, humas, pembinaan personel, dan kewilayahan membuatnya terbiasa berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks Aceh, kemampuan komunikasi menjadi penting karena pemimpin Polda harus mampu menjaga hubungan dengan pemerintah daerah, ulama, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, dan elemen sipil.

Dicky dapat disebut sebagai figur yang memahami denyut sosial Aceh. Ia pernah hadir dalam fase-fase penting dinamika daerah, termasuk saat memimpin wilayah yang memiliki sensitivitas politik dan sosial. Modal pengalaman ini bisa menjadi keunggulan tersendiri bila namanya benar-benar dipertimbangkan untuk kursi Kapolda Aceh.

Aceh Butuh Kapolda yang Tegas dan Memahami Kultur

Dari lima nama tersebut, masing-masing memiliki keunggulan berbeda. Ari Wahyu Widodo unggul dari sisi kesinambungan internal karena saat ini berada di struktur Polda Aceh. Dedy Tabrani kuat pada kombinasi pengalaman kontra-terorisme, akademik, dan pemberantasan narkotika. Ruddi Setiawan memiliki rekam jejak khusus di bidang reserse narkoba dan pernah bertugas langsung di Aceh.

Sementara itu, Armaini membawa kekuatan sebagai putra Aceh yang memahami kultur lokal dan memiliki pengalaman pengawasan internal. Dicky Sondani tampil sebagai figur yang lama bersentuhan dengan Aceh, kuat di komunikasi publik, dan berpengalaman dalam jabatan kewilayahan.

Namun, siapa pun yang akhirnya ditunjuk Kapolri, tantangan Kapolda Aceh ke depan tidak ringan. Aceh membutuhkan pemimpin kepolisian yang tidak hanya kuat secara komando, tetapi juga peka terhadap kekhususan daerah. Kapolda Aceh harus mampu menjaga stabilitas keamanan, memberantas narkoba, mengawal investasi, memastikan pelayanan publik berjalan baik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Dalam konteks itu, kursi Kapolda Aceh bukan sekadar jabatan struktural. Ia adalah posisi yang menuntut kemampuan membaca situasi, membangun komunikasi, menegakkan hukum secara adil, dan menjaga marwah keamanan di Serambi Mekkah.

Sampai keputusan resmi Mabes Polri diumumkan, lima nama ini akan terus menjadi perhatian publik. Aceh menunggu sosok yang bukan hanya berpangkat bintang, tetapi juga mampu memberi rasa aman, menghadirkan kepastian hukum, dan memahami jiwa masyarakatnya. [arn]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI