Diskusi Marapi Consulting & Advisory pada tanggal 7 September 2026. Foto: Tangkapan layar Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kapal selam baru dapat menambah kekuatan armada. Namun, tanpa kemampuan mendeteksi aktivitas di bawah laut, modernisasi pertahanan maritim Indonesia masih menyisakan pekerjaan besar.
Pesan itu mengemuka dalam diskusi Marapi Consulting & Advisory bertajuk Menilik Rencana Akuisisi Kapal Selam & Sistem Deteksi Bawah Air Indonesia, yang dirilis pada 7 September 2026.
Berdasarkan siaran pers Marapi tertanggal 9 September 2026, para narasumber menekankan bahwa penguatan pertahanan bawah laut harus mencakup kesiapan armada, sistem sensor, dukungan operasi, pemeliharaan, sumber daya manusia, serta kemampuan industri pertahanan nasional.
Diskusi tersebut menghadirkan Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, mantan Direktur Kerja Sama Internasional pada Direktorat Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan; Novan Iman Santosa, Desk Editor The Jakarta Post sekaligus pendiri bersama Jakarta Defense Society; serta Alman Helvas Ali, penasihat dan ahli pertahanan Marapi Consulting & Advisory.
Jan Pieter menyoroti persaingan kekuatan laut Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai perkembangan yang perlu dicermati Indonesia. Menurutnya, peningkatan rivalitas kedua negara berpotensi membawa konsekuensi terhadap keamanan perairan Indonesia.
Ia mengingatkan, posisi Indonesia dengan wilayah laut yang luas dan sejumlah jalur pelayaran strategis menuntut kemampuan pertahanan yang memadai. Dinamika kawasan, dalam pandangannya, seharusnya menjadi pendorong percepatan modernisasi militer, terutama untuk menjaga wilayah maritim.
Jan Pieter juga menekankan pentingnya menempatkan kebutuhan pertahanan sebagai dasar penyediaan anggaran. Keterbatasan dana, menurutnya, tidak semestinya membuat upaya memperkuat kemampuan menjaga kedaulatan berhenti.
Dalam pengawasan bawah laut, ia mengusulkan perangkat deteksi yang dipasang secara tetap pada empat titik sempit pelayaran strategis atau chokepoint dan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Perangkat tersebut diperlukan agar pengawasan tidak hanya bertumpu pada peralatan bergerak yang dibawa kapal.
Sementara itu, Novan melihat modernisasi kekuatan laut sedang berlangsung di berbagai negara kawasan. Pembaruan dilakukan terhadap kapal permukaan maupun kapal selam.
Ia menilai perkembangan tersebut sebagai dinamika persenjataan yang juga didorong kebutuhan mengganti peralatan lama. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kehadiran unsur armada di wilayah tanggung jawabnya menjadi kebutuhan penting.
Namun, Novan menyoroti persoalan keselarasan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan. Menurutnya, penilaian kebutuhan dari satuan pengguna dapat berbeda dengan pertimbangan pihak yang memiliki kewenangan pengadaan.
Ia mengaitkan persoalan itu dengan proses pengadaan yang tertutup. Padahal, keputusan pembelian alutsista melibatkan banyak pertimbangan, sehingga kesesuaian antara kebutuhan operasional dan keputusan pengadaan perlu mendapat perhatian.
Alman membawa pembahasan pada pertanyaan yang lebih mendasar: ancaman apa yang hendak dijawab melalui pembangunan kekuatan laut Indonesia?
Menurutnya, persepsi ancaman perlu dirumuskan secara lebih jelas agar pengadaan dan pengembangan kemampuan memiliki arah yang terukur. Ia mencontohkan Filipina yang memperkuat angkatan laut serta penjaga pantainya dengan bertolak dari kepentingan negara tersebut di Laut Cina Selatan.
Alman juga mengingatkan bahwa pengoperasian kapal selam dan sistem deteksi harus memperhitungkan karakter perairan Indonesia. Ia menjelaskan, perairan di bagian barat cenderung dangkal, sedangkan bagian timur memiliki perairan dalam, dengan kondisi suhu, salinitas, dan kepadatan air yang berbeda.
Karena itu, menurut Alman, pembaruan data lingkungan laut melalui survei memerlukan dukungan anggaran. Data tersebut berpengaruh terhadap kemampuan deteksi bawah air dan operasi antikapal selam.
Ia menilai kemampuan deteksi Indonesia masih terbatas karena bertumpu pada sonar di kapal fregat, sementara perangkat deteksi tetap di jalur strategis belum tersedia. Kemampuan penerbangan Angkatan Laut untuk mendukung peperangan antikapal selam juga menjadi bagian yang ia soroti.
Dalam konteks pengembangan industri, Alman menyebut adanya tawaran asistensi dari Fincantieri untuk membangun sistem deteksi bawah air yang mencakup wahana bawah air tanpa awak, hidrofon, sonar pasif, dan pusat komando.
Menurutnya, tawaran tersebut dapat dibahas lebih lanjut, termasuk kemungkinan skema offset atau imbalan kerja sama pengadaan yang mendukung kemampuan industri pertahanan dalam negeri.
Dari diskusi tersebut, kebutuhan evaluasi mengemuka: penambahan armada perlu berjalan bersama pembenahan kemampuan yang menopangnya. Bagi para narasumber, kekuatan pertahanan bawah laut bergantung pada kesiapan seluruh sistem untuk bekerja bersama, mulai dari mendeteksi ancaman hingga mendukung operasi kapal selam.[]
Sebelumnya
