Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko didampingi Wakapolda Brigjen Armia Fahmi dan Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli melaksanakan Jumat Curhat perdana di MZ Kupi Lamprit, Kota Banda Aceh, Jumat (22/12/2023). Kapolda menjawab sejumlah pertanyaan dan keluhan masyarakat, mulai dari pengungsi Rohingya, pemilu, hingga narkoba. [Foto: Humas Polda Aceh]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko didampingi Wakapolda Brigjen Armia Fahmi dan Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli melaksanakan Jumat Curhat perdana di MZ Kupi Lamprit, Kota Banda Aceh, Jumat (22/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Achmad Kartiko menjawab sejumlah keresahan masyarakat yang hadir dalam program “Jumat Curhat bersama Kapolda Aceh”. Salah satunya terkait maraknya kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh.

Kapolda menjelaskan, seiring dengan masuknya sejumlah kapal berisi pengungsi Rohingya ke Aceh, dirinya telah memerintahkan Kapolres di jajarannya untuk melakukan pemantauan secara komprehensif di wilayah hukum masing-masing.

Ia mengatakan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya selama ini diketahui bahwa pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh tidak semua dari Myanmar, melainkan dari tempat pengungsian Camp Cox’s Bazar Bangladesh.

Pertamanya, sambungnya, mereka dianggap sebagai pengungsi yang notabene pencari suaka dan perlindungan, tetapi dari beberapa kasus yang telah terungkap diketahui bahwa kedatangan mereka ada kaitannya dengan penyelundupan manusia atau perdagangan orang, sehingga perlu didalami.

“Dari sejumlah kasus yang terungkap diketahui bahwa kedatangan pengungsi Rohingya ini terkoordinir. Pengungsi Rohingya ini dipungut biaya sebesar 20 -100 ribu taka atau Rp3 -15 juta per orangnya sebelum berlayar dari Bangladesh menuju negara tujuan,” ungkap Achmad Kartiko, menjawab keresahan masyarakat yang diutarakan Cut Ali Manyak, Ketua Forum Tuha Peut Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Jenderal bintang dua ikut membeberkan, dari beberapa kasus yang ditangani pihaknya terungkap, bahwa modus pengungsi Rohingya Masuk ke Aceh itu sama. Mereka masuk tanpa surat resmi, tetapi memegang kartu UNHCR.

“Mereka berlayar dari Bangladesh sana dan kapalnya rusak, serta masuk ke Aceh. Modusnya sama. Sehingga menimbulkan tanda tanya, kenapa mereka bisa keluar dari tempat pengungsian Camp Cox’s Bazar Bangladesh? Ini yang sejatinya yang perlu diusut,” ujarnya.

Alumni Akabri 1991 itu juga menyampaikan, bahwa terkait pengamanan dan penanganan pengungsi Rohingya, dirinya bersama Pangdam IM dan Pj Gubernur telah bersurat ke Pemerintah Pusat perihal ketidaksanggupan Aceh dalam menampung pengungsi Rohingya. Semoga bisa segera dicarikan solusi yang terbaik.

Sesuai tupoksinya, Achmad Kartiko telah memerintahkan para Kapolresnya untuk terus memitigasi serta mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dengan pengungsi Rohingya. Sehingga kondusivitas kamtibmas bisa tetap terjaga.

Sementara itu, Ketua Forum Keuchik Kuta Alam Alta Zaini, dalam kesempatannya mengungkapkan rasa salut dan terima kasihnya kepada Kapolda Aceh yang bersedia mengajak masyarakat untuk berdiskusi dan menyampaikan keluh kesahnya secara langsung melalui program Jumat Curhat.

Selain itu, Keuchik Desa Lampulo juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian dan seluruh stakeholder yang selama ini telah melakukan baik penanganan maupun pengamanan terhadap pengungsi Rohingya.

“Terima kasih Kapolda Aceh dan jajaran yang sudah maksimal dalam penanganan Rohingya. Apalagi baru-baru ini Kapolda Aceh telah melaksanakan patroli udara dan turun langsung ke wilayah untuk melihat langsung situasi perairan Aceh. Ini adalah upaya yang patut diapresiasi,” kata Alta Zaini.

Polda Aceh Siap Amankan Pemilu 2024

Selanjutnya, sesuai pertanyaan masyarakat dalam Jumat Curhat itu, Achmad Kartiko juga menjelaskan terkait kesiapan Polda Aceh dalam mengamankan Pemilu 2024.

Sejauh ini, katanya, situasi di Aceh umumnya sangat kondusif. Polda Aceh juga sedang menggelar Operasi Mantap Brata Seulawah 2023-2024 yang fokus untuk mengamankan pemilu. Dirinya juga menegaskan, bahwa sesuai arahan dari Mabes, personel polri akan tetap menjaga netralitas.

“Sesuai arahan dari Mabes, personel Polri wajib menjaga netralitas dalam pemilu. Semua sudah ada petunjuk dan arahan terkait netralitas, termasuk tidak boleh berfoto dengan gestur yang mengarah pada dukungan terhadap paslon tertentu,” jelasnya.

Terakhir, orang nomor satu di Polda Aceh itu mengajak masyarakat dan stakeholder lainnya untuk ikut menjaga kamtibmas agar Pemilu 2024 terlaksana dengan sukses, aman, dan damai.

Keresahan lainnya yang disampaikan masyarakat dalam Jumat Curhat itu adalah terkait penegakan syariat Islam, larangan bereuforia dalam menyambut tahun baru, dan maraknya peredaran narkotika. Semua bentuk keresahan tersebut dijawab tuntas oleh Kapolda Aceh Irjen Achmad kartiko. [*]