Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. bergerak cepat membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan setelah resmi memimpin Kepolisian Daerah Aceh. Foto: dok Polda/Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. bergerak cepat membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan setelah resmi memimpin Kepolisian Daerah Aceh.
Tidak hanya melakukan konsolidasi internal, Ruddi membuka ruang kolaborasi dengan Pemerintah Aceh, DPRA, TNI, kejaksaan, organisasi perusahaan media, lembaga pelayanan publik, BUMN, tokoh agama, dan unsur masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah.
Komunikasi lintas sektor Ruddi diawali melalui pendekatan keagamaan dan sosial. Setelah dilantik sebagai Kapolda Aceh, ia bersilaturahmi dengan pengurus Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
Pertemuan tersebut menjadi simbol bahwa menjaga keamanan Aceh tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan ulama, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat.
Ruddi kemudian turun langsung ke Aceh Tamiang untuk melihat kesiapan hunian tetap Presisi bagi masyarakat terdampak bencana. Ia memeriksa kondisi rumah, jalan, drainase, fasilitas umum, hingga ketersediaan utilitas sebelum hunian ditempati warga.
Langkah itu memperlihatkan bahwa kehadiran kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan pemulihan masyarakat pascabencana.
Komunikasi Ruddi selanjutnya diperluas ke sektor transportasi dengan menerima jajaran PT ASDP Indonesia Ferry. Pertemuan tersebut membahas keamanan dan kelancaran layanan penyeberangan sebagai jalur mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Aceh.
Dalam bidang penegakan hukum, Ruddi bersilaturahmi dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh. Pertemuan itu diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga agar penanganan perkara berjalan profesional, terpadu, dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
Sinergi keamanan juga dibangun bersama TNI melalui pertemuan dengan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo. Kedua pimpinan institusi menegaskan pentingnya soliditas TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung program strategis pemerintah.
Ruddi turut membangun komunikasi dengan organisasi perusahaan media dan insan pers di Aceh. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Pertemuan itu diarahkan untuk memperkuat kemitraan dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, sekaligus menangkal hoaks yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
Ketua AMSI Aceh Aryos Nivada yang turut menghadiri silaturahmi tersebut mengapresiasi keterbukaan komunikasi yang dibangun Kapolda Aceh dengan organisasi media.
“Komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan media penting untuk menghadirkan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sinergi tetap harus berjalan secara profesional tanpa menghilangkan fungsi kritis dan kontrol sosial pers,” kata Aryos.
Kapolda Aceh juga menerima jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh. Pertemuan itu membahas penguatan koordinasi dalam pengawasan keimigrasian, pembinaan pemasyarakatan, pelayanan publik, dan penegakan hukum lintas lembaga.
Komunikasi dengan Pemerintah Aceh menjadi salah satu agenda utama Ruddi. Ia bersilaturahmi dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung percepatan pembangunan.
Hubungan kerja tersebut turut diperkuat melalui kunjungan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir bersama jajaran Pemerintah Aceh ke Mapolda Aceh. Pemerintah Aceh memandang kepolisian sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan, mendukung pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sinergi itu kemudian diterjemahkan melalui keterlibatan Ruddi dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari pertambangan tanpa izin, kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar, hingga penanganan bencana.
Ruddi juga menemui Ketua DPRA Zulfadhli untuk memperkuat koordinasi antara kepolisian dan lembaga legislatif. Pertemuan tersebut membahas pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sebagai fondasi pembangunan serta masuknya investasi ke Aceh.
Stabilitas keamanan dinilai menjadi salah satu syarat penting bagi terciptanya iklim usaha dan investasi yang sehat. Karena itu, hubungan antara kepolisian, pemerintah, dan legislatif perlu dibangun dalam semangat kolaborasi dan saling mendukung.
Perhatian terhadap peningkatan pelayanan publik juga terlihat ketika Kapolda Aceh menerima Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dian Rubianty. Pertemuan tersebut membahas percepatan penyelesaian laporan masyarakat, penanganan pengaduan, dan pencegahan maladministrasi di lingkungan kepolisian.
Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Ruddi turut menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak bencana. Kegiatan itu melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.
Jejaring komunikasi juga menyentuh sektor energi melalui pertemuan dengan jajaran PT PLN Unit Induk Distribusi Aceh. Koordinasi diarahkan untuk menjaga keamanan infrastruktur kelistrikan dan menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat serta kegiatan perekonomian.
Rangkaian pertemuan tersebut memperlihatkan pola kepemimpinan yang menempatkan keamanan sebagai tanggung jawab bersama. Kamtibmas tidak hanya menjadi urusan kepolisian, tetapi membutuhkan peran pemerintah, legislatif, TNI, penegak hukum, media, dunia usaha, tokoh agama, dan masyarakat.
Gerak cepat Ruddi sekaligus menunjukkan upaya membangun ekosistem keamanan yang mendukung agenda pembangunan pemerintahan Muzakir Manaf-Fadhlullah. Stabilitas daerah dibutuhkan untuk memperlancar pelayanan publik, menarik investasi, menjaga aktivitas ekonomi, dan memastikan program pembangunan berjalan dengan baik.
Namun, keberhasilan komunikasi lintas pemangku kepentingan tidak hanya diukur dari banyaknya pertemuan. Publik menunggu agar setiap silaturahmi menghasilkan koordinasi nyata, pelayanan yang semakin baik, penegakan hukum yang adil, serta rasa aman yang benar-benar dirasakan masyarakat Aceh.
Sebelumnya
