Ilustrasi nonton Netflix. [FOTO: CNN Indonesia] 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta layanan streaming Netflix membuka kantor di Indonesia agar mudah berkomunikasi terkait pengawasan konten.  

KPI akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk meminta Netflix dan penyedia konten digital membuka kantor di Indonesia.

"Kenapa? Karena kita bicara tentang kedaulatan. Jadi harus punya kantor, jangan kantornya di luar negeri atau di Singapura saja. Jadi harus punya kantor di Indonesia," kata Ketua KPI Agung Suprio, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (9/8/2019).

Agung menjelaskan pembukaan kantor penyedia konten digital di Indonesia adalah salah satu jalan agar KPI mudah menjangkau bila mereka melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Ia menilai KPI akan kesulitan menjangkau penyedia konten digital bila tidak punya kantor perwakilan.

Ke depannya KPI akan mengatur kembali P3SPS untuk menjadi acuan pengawasan penyedia konten digital yang meliputi kategori media baru. Bila ada penyedia konten digital yang melanggar, KPI bisa langsung mengirimkan surat ke kantor perwakilan.

"Jadi mereka harus berkantor di Indonesia. Ini merupakan langkah pertama kita berkolaborasi dengan Kemkominfo. Jadi sebetulnya perlakuannya akan berbeda dengan perlakuan kepada media konvensional," kata Agung.

Selain itu, Agung menjelaskan pembukaan kantor perwakilan penyedia konten digital juga karena Indonesia merupakan pasar yang sangat besar.

Sejak pertama kali hadir di Indonesia sekitar tiga tahun lalu, Netflix langsung menjadi pilihan bagi sebagian besar kaum urban. Tren itu terbilang konstan sampai saat ini.

Indonesia memang merupakan pasar film yang cukup besar di Asia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dunia perfilman Indonesia seolah mulai kembali bangkit dan menjadi tuan di rumah sendiri.

Sayangnya Indonesia, dalam hal ini pemerintah, tidak memiliki data pasar film yang rinci. Data tersebut malah dimiliki oleh lembaga asing asosiasi dagang Motion Picture Association of America (MPAA) yang mewakili enam studio terbesar di Hollywood. Mereka yang memiliki data box office Indonesia, juga dunia.

Setiap tahun, MPAA merilis gambaran pasar perfilman di dunia, baik secara domestik maupun internasional. Dari pemaparan MPAA yang biasa rilis setiap April itu, kondisi Indonesia diketahui mengalami peningkatan.

Pada 2014, MPAA mencatat Indonesia berhasil masuk 20 besar pasar box office Indonesia dengan nilai US$0,2 miliar, menggeser Malaysia yang sebelumnya berada di posisi sama. Indonesia tercatat terus berkembang, hingga pada 2016 MPAA menempatkan Indonesia di urutan 15 dunia dengan nilai US$0,3 miliar.

"Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia ini sangat besar, dan menjadi konsumen atau penonton dari media baru tersebut. Jadi dengan demikian, maka sudah wajarnya kalo media baru ini punya kantor di Indonesia," kata Agung.

Kritik Rencana KPI

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief mengkritik rencana KPI untuk mengawasi konten digital. Menurutnya yang penting saat ini adalah KPI berkaca dan berbenah diri sendiri.

"Karena kalau dilihat dari kemarin pas pemilihan misalnya, dia punya banyak masalah dalam rekrutmen. Enggak transparan, ada indikasi-indikasi bahwa ada permainan dengan industri di sana. Kan KPI kita imajinasikan seperti KPK, dia independen, dia punya integritas dan power," kata Arief.

Ia melanjutkan, "Walaupun KPK sering digembosi tapi mereka punya power untuk melakukan kerjanya. Sementara KPI itu sangat jauh dari KPK, KPI tuh integritasnya makin diragukan. Jadi sebenarnya yang paling mesti dipikirkan KPI, ya dirinya sendiri dulu sebelum ngurusin konten yang lain."

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Netflix melalui surat elektronik untuk memberikan tanggapan terkait rencana pengawasan konten oleh KPI. Namun Netflix belum memberi respons hingga berita ini diturunkan. (red/CNNIndonesia)