DIALEKSIS.COM | Feature - Ketika terjadi kezaliman, ulama sebagai panutan ummat harus tampil menegakan amar makruf, nahi mungkar. Apalagi saat ada penyelenggara negara bertindak arogan, membangun oligarki yang menyengsarakan rakyat.

Ulama tidak akan diam ketika dihadapanya dibentangkan kezaliman. Kalau ulama diam, membiarkan kezaliman yang dilakukan oleh “penguasa”, itu artinya ulama sudah menghancurkan negara. 

Saat rakyat tertindas, semangat jihad ulama kembali ditunjukan, lihatlah bagaimana ulama Banten bersatu “menantang” soal pemagaran laut PSN PIK 2. Namun ada juga kalangan yang juga menyebut dirinya ulama justru mendukung PIK 2.

Terpecah! Ketika “ulama” berbeda pandangan dalam urusan kemaslahatan ummat, siapa yang akan menjadi panutan? Soal PIK 2 (Pantai Indah Kapuk) dengan balutan PSN di dalamnya, telah membuat ulama berdiri di dua sisi yang berbeda.

Satu pihak menyatakan PIK 2 lebih banyak mudaratnya, makanya proyek itu harus dicabut karena menyengsarakan ummat. Namun kelompok yang lain justru menyebutkan proyek ini memiliki tujuan mulia, yakni memanfaatkan tanah terlantar demi kemaslahatan masyarakat.

Duh…… ulama saja sudah “bertarung” dalam pusaran PSN. Mana yang akan menjadi panutan ummat? 

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj bersama tokoh ulama Banten mendukung proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Menurut Said, proyek ini memiliki tujuan mulia, yakni memanfaatkan tanah terlantar demi kemaslahatan masyarakat.

"Saya melihat kegaduhan di Tangerang, akhirnya terpanggil juga. Saya mendukung PSN karena tujuannya menghidupkan tanah yang terlantar. Kalau ada tanah terlantar lalu dibiarkan tanpa upaya, kita bisa berdosa," ujar Said Aqil dalam deklarasi dukungan di Ballroom Istana Nelayan, Kota Tangerang, Senin (6/1/2025).

Said menilai, PSN PIK 2 tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sosial. Ia menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas umum, seperti masjid, taman, rumah sakit, dan tempat rekreasi yang dapat dinikmati semua kalangan masyarakat.

"Saya berbicara soal marrafiqil ammah (fasilitas umum). Ini adalah bagian dari kebermanfaatan yang nyata untuk masyarakat luas," tegas Said.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiyai di Banten menyatakan kekompakanya, menolak terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). 

MUI dalam sebuah rekomendasi hasil Mukernas, meminta kepada pemerintah mencabut status Program Strategis Nasional, PSN, Pantai Indah Kapuk II atau PIK 2 karena banyak mendatangkan kemudaratan bagi masyarakat.

Sebagian besar ulama termasuk mantan Wapres KH Ma’ruf Amien menolak PIK 2 dan meminta untuk dicabut. Termasuk Sultan Banten Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja meminta agar jangan Banten dijadikan Singapura kedua.

Para ulama Banten mendukung rekomendasi MUI yang disampaikan dalam Mukernas akhir tahun lalu. Rekomendasi Mukernas ulama ini meminta pemerintahan Prabowo untuk meninjau ulang status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diberikan Presiden Jokowi kepada PIK-2.

Bahkan dalam sebuah pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Ucok Abdulrauf Dementa, para ulama dan pihak yang menolak PIK 2 dengan tegas menyesalkan sikap Pj Gubernur yang tidak peduli dengan keadaan rakyat dilapangan.

Karena persoalan ini menyangkut masalah ummat, Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Tim Tabayyun dan Advokasi menyatakan sikap atas dugaan pelanggaran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. 

Menurut Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2, KH Masduki Baidlowi, proyek PSN di PIK 2 harus dicabut karena menzalimi ummat.

"Banyak mudharatnya, bahasa rakyatnya menzalimi rakyat. Kami merekomendasikan untuk mencabut PSN itu kalau dia hanya menyengsarakan rakyat dan menyenangkan konglomerat, maka jangan dilakukan," kata Kiai Masduki seperti dikutip dari situs resmi pemberitaan MUI, Senin (27/1/2025).

Kiai Masduki menegaskan, sikap tersebut juga sudah tertuang dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang menyatakan secara tegas tidak takut untuk meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indak Kapuk (PIK) 2 untuk dicabut.

"Ini adalah kebenaran yang harus ditegakkan. MUI concern pada persoalan tersebut karena ini adalah permasalahan umat dan strategis nasional yang pelaksanaannya banyak mudharatnya dan merugikan masyarakat," jelas dia.

Kiai Masduki menceritakan, awal mula rekomendasi agar PSN di PIK 2 dicabut, karena MUI mendapatkan banyak masukan terkait mudharatnya dari proyek tersebut yang menyebabkan kerepotan di masyarakat.

"Ini satu-satunya rekomendasi dalam rapat pimpinan MUI setelah Mukernas. Akhirnya ditindaklanjuti dengan dibuat tim agar rekomendasi bisa berjalan dan diperjuangkan oleh MUI," jelas Kiai Masduki.

MUI melalui Mukernas, artinya keesepakatan ulama dari seluruh Pertiwi ini menyatakan sikapnya menolak PIK dan harus dicabut. Namun dilain sisi, ada juga kelompok yang menyebut kaumnya juga ulama, menyatakan sikap mendukung PIK2. 

Ulama mana yang akan menjadi panutan ummat? Kedua belah pihak yakin dengan apa yang sudah mereka putuskan. Sebuah drama sedang dipertontonkan oleh mereka yang menjadi panutan ummat. Menurut Anda pihak mana yang membela kemaslahan ummat? [bg]