Wagub Aceh Fadhlullah: Aceh Harus Jadi Pusat Investasi Pasar Modal Syariah di Sumatera

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. Foto: for Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Selaku sosok wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyerukan agar Aceh berani mengambil langkah strategis menjadi pusat pertumbuhan investasi berbasis syariah di Sumatera. Menurutnya, potensi besar Aceh sebagai daerah berstatus Serambi Mekkah dan satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam secara formal harus diterjemahkan ke dalam bentuk nyata di sektor keuangan dan pasar modal syariah.

“Sudah saatnya Aceh tidak hanya menjadi konsumen ekonomi syariah, tetapi juga menjadi motor penggerak investasi syariah, termasuk di pasar modal,” ujar Fadhlullah kepada Dialeksis, Minggu (5/10/2025).

Menurut Fadhlullah, tantangan terbesar dalam mengembangkan pasar modal syariah di Aceh bukan pada instrumen atau regulasinya, melainkan pada tingkat literasi dan inklusi masyarakat. Data OJK menunjukkan, tingkat literasi keuangan syariah di Aceh masih di bawah 30 persen, jauh di bawah potensi yang seharusnya dimiliki daerah dengan sistem ekonomi berbasis syariah.

“Banyak masyarakat yang masih menganggap investasi di pasar modal itu rumit, berisiko, atau tidak sesuai prinsip Islam. Padahal, produk pasar modal syariah seperti Sukuk, Reksa Dana Syariah, dan saham-saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) sudah terjamin kepatuhannya,” jelasnya.

Ia menegaskan, harus ada kolaborasi antara keberadaan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh bersama OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan lembaga pendidikan harus menggencarkan edukasi publik secara berkelanjutan. “Kita perlu turun langsung ke kampus, pesantren, dan komunitas untuk memperkenalkan konsep investasi syariah yang aman, halal, dan produktif,” katanya.

Fadhlullah yang juga sebagai Ketua DPD Gerindra Aceh menekankan bahwa penguatan ekosistem pasar modal syariah di Aceh tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah daerah, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku usaha harus bersinergi membangun infrastruktur yang ramah investasi.

“Pemerintah Aceh perlu menciptakan kebijakan yang memberi ruang bagi penerbitan Sukuk Daerah atau Green Sukuk untuk pembiayaan proyek publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan energi bersih,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong agar lembaga keuangan daerah seperti Bank Aceh Syariah dan BPRS di Aceh aktif berperan sebagai gateway bagi masyarakat untuk mengenal dan bertransaksi di pasar modal syariah. “Kolaborasi antara Bank Aceh Syariah dan BEI, misalnya, bisa melahirkan produk investasi syariah lokal yang terjangkau bagi masyarakat menengah,” katanya.

Fadhlullah juga melihat peluang bagi perguruan tinggi untuk menjadi motor literasi keuangan. “Kampus bisa menjadi inkubator investor muda syariah. Kita punya banyak mahasiswa ekonomi syariah, tinggal dibekali dengan pemahaman praktis agar mereka tidak hanya akademis, tetapi juga pelaku pasar yang cerdas dan beretika,” ujarnya.

Dalam pandangan Fadhlullah, salah satu langkah strategis adalah mendorong percepatan digitalisasi ekosistem pasar modal syariah di Aceh. “Kita tidak bisa berharap minat investasi tumbuh jika aksesnya sulit. Semua harus mudah diakses secara digital, cepat, transparan, dan sesuai prinsip syariah,” tuturnya.

Ia juga mendorong OJK dan BEI membuka Kantor Perwakilan Pasar Modal Syariah di Aceh sebagai bentuk komitmen memperkuat ekosistem lokal. “Kehadiran lembaga ini penting agar edukasi, pengawasan, dan pembinaan investor bisa dilakukan lebih dekat dengan masyarakat Aceh,” tambahnya.

Selain itu, Fadhlullah menilai bahwa Pemerintah Aceh dan DPRA perlu memberi dukungan regulatif, misalnya dengan mendorong penggunaan instrumen keuangan syariah untuk pembiayaan proyek daerah. “Jika setiap proyek publik mulai didanai dengan Sukuk Syariah, maka ekonomi syariah kita akan berputar lebih cepat, memberi dampak langsung pada PAD Aceh,” tegasnya.

Meski tantangan masih besar, Fadhlullah optimistis Aceh bisa menjadi pionir transformasi ekonomi syariah nasional. “Kita punya modal sosial yang kuat, budaya yang religius, dan lembaga keuangan syariah yang sudah mapan. Tinggal menggerakkan semuanya dengan visi yang sama: menjadikan Aceh episentrum ekonomi syariah Indonesia bagian barat,” ujarnya.

Ia menambahkan, MES Aceh tengah menyusun peta jalan (roadmap) penguatan pasar modal syariah daerah yang mencakup strategi edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan produk, dan kolaborasi dengan pelaku industri nasional. “Kita ingin setiap lapisan masyarakat Aceh, dari pelajar hingga ASN, memahami bahwa investasi syariah bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga ibadah ekonomi,” katanya.

Fadhlullah menutup dengan pesan inspiratif bahwa keberkahan ekonomi syariah akan lahir dari transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan. 

“Pasar modal syariah bukan sekadar ruang mencari untung, tetapi ruang membangun masa depan ekonomi yang beretika dan menyejahterakan,” ujarnya.

Ia yakin, jika ekosistemnya dibangun dengan kolaborasi dan kesungguhan, Aceh bukan hanya menjadi konsumen investasi syariah, melainkan juga produsen nilai dan contoh sukses integrasi antara iman, etika, dan kemajuan ekonomi.

“Pasar modal syariah adalah cermin masa depan ekonomi Aceh: berdaya saing, berkah, dan bermartabat,” tutup Fadhlullah, mantan anggota DPR RI.