Diskusi bertajuk "Potensi Migas di Era Energi Terbarukan: Bagaimana Aceh Beradaptasi?" yang digelar oleh Jurnalis Ekonomi Aceh (JEA) di Vesco Coffee, Banda Aceh, Selasa, 10 Desember 2024. Foto: Nora/Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum diskusi bertajuk "Potensi Migas di Era Energi Terbarukan: Bagaimana Aceh Beradaptasi?" yang digelar oleh Jurnalis Ekonomi Aceh (JEA) di Vesco Coffee, Banda Aceh, Selasa, 10 Desember 2024, menjadi ruang dialog strategis untuk membahas tantangan dan peluang sektor minyak dan gas (migas) di Aceh.

Acara ini menghadirkan berbagai tokoh kunci, diantaranya Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma, Direktur Komersial PT PEMA Almer Hafis Sandy, Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti KKKS BPMA Radhi Darmansyah,serta Wakil Ketua I DPR Aceh Saifuddin Muhammad alias Yahfud.

Dalam forum yang dimoderatori oleh Subur Dani ini, keempat pemateri menyampaikan berbagai pandangan terkait tantangan regulasi, optimalisasi potensi migas, dan pentingnya peran Aceh dalam menjaga keberlanjutan energi di tengah era transisi ke energi terbarukan.

Dalam paparannya, Kabid Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma, menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan Aceh sebagai pusat hilirisasi gas bumi dan getah binus.

Dengan potensi yang ada, Aceh diproyeksikan mampu menjadi pusat industri gas dan amonium nitrat yang memberikan nilai tambah signifikan hingga enam kali lipat dibandingkan dana bagi hasil.

"Hilirisasi ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 15 ribu orang dan berkontribusi pada bauran energi nasional," paparnya.

Selain itu, Direktur Komersial PT PEMA, Almer Hafis Sandy, menyebutkan bahwa Aceh memiliki cadangan gas bumi melimpah yang masih potensial. Namun, pengelolaan migas di Aceh menghadapi tantangan besar, seperti pembebasan lahan dan modal investasi.

"PT PEMA berkomitmen memanfaatkan blok-blok migas untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Aceh, dengan fokus pada tenaga kerja lokal dan diversifikasi usaha, termasuk ke sektor energi terbarukan seperti panas bumi," ujar Almer.

Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti KKKS BPMA Radhi Darmansyah, ia menggarisbawahi optimalisasi gas bumi harus diarahkan untuk meningkatkan kemandirian energi dan ekonomi lokal.

"Nah di Aceh nih, mesti ada mekanisme yang lebih baik," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Aceh Saifuddin Muhammad menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya alam Aceh untuk kesejahteraan masyarakat.

"Aceh memiliki sumber daya alam luar biasa, tetapi pengelolaannya belum maksimal. Kita sering terjebak dalam persoalan kecil, sementara masalah besar seperti pelanggaran hak atas hasil alam terabaikan," tegas Yahfud.

Ia juga mengingatkan perlunya sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan hak masyarakat Aceh atas sumber daya alam terpenuhi. Menurutnya, DPRA berkomitmen memperjuangkan isu-isu strategis ke ranah regulasi.

Diskusi juga menyoroti keberhasilan beberapa perusahaan, seperti ExxonMobil dan Mubadala, yang kembali berinvestasi di Aceh. Dengan temuan terbaru sebesar 9 miliar meter kubik gas di wilayah Andaman, Aceh diharapkan menjadi pusat perhatian investor global.

Selain itu, inisiatif lokal, seperti yang dilakukan oleh perusahaan Aceh Energi, memberikan harapan baru untuk pengelolaan migas berbasis kemandirian daerah.